Ngaku Khilaf, Eks Sekda Tasik Memohon Dihukum Ringan

Ngaku Khilaf, Eks Sekda Tasik Memohon Dihukum Ringan
Sidang kasus penyelewengan dana hibah Tasikmalaya di PN Bandung, Senin (8/4)
INILAH, Bandung- Mantan Sekda Tasikmalaya Abdul Kodir memohon diberikan hukuman seringan-ringannya. Dia mengaku menyesal dan khilaf atas perbuatan yang dilakukannya.
 
Hal itu terungkap dalam sidang pembelaan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2016-2017, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (8/4/2019). 
 
Dalam sidang pleidoi yang dipimpin M Razad, menghadirkan sembilan orang terdakwa. Mereka yakni mantan Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir, Maman Jamaludin selaku Kabag Kesra Ade Ruswandi selaku Sekretaris DPKAD, Endin selaku Kepala Inspektorat, Alam Rahadian dan Eka Ariansyah selaku ASN Bagian Kesra Setda Pemkab Tasikmalaya. Kemudian dari swasta  Lia Sri Mulyani, Setiawan dan Mulyana. 
 
Pleidoi atau nota pembelaan selain dibacakan tim kuasa hukum. Sebagian para terdakwa juga memberikan pleidoi secara tertulis, seperti yang dilakukan mantan Sekda Tasikmalaya Abdul Kodir. 
 
Dalam nota pembelaannya Abdul Kodir mengakui semua perbuatan dan sangat menyesalinya. Dia mengaku khilaf dan memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya. 
 
"Saya mohon majelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya. Karena saya telah khilaf dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan," katanya. 
 
Selain itu, Abdul Kodir pun mengaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tak hanya itu, dalam pembelaannya Abdul Kodir pun menyebutkan beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan majelis dalam memberikan keputusannya. 
 
Pertama Abdul Kodir mengaku belum pernah dihukum ataupun kena sanksi selama dirinya bertugas, kemudian dirinya mengaku bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan, terus terang dan menyesalinya.
 
"Saya adalah tulang punggung keluarga. Saya juga telah beritikad baik dan menyerahkan semua kerugian negara ke Polda Jabar sebelum perkara ini disidangkan," ujarnya. 
 
Kasus ini bermula saat Pemkab Tasikmalaya menganggarkan hibah untuk 1000 lebih penerima di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, pencairan pada 21 yayasan bermasalah. Abdulkodir dan delapan terdakwa lainnya terlibat dalam pemotongan dana hibah tersebut sehingga negara rugi Rp 3,9 miliar. 
 
Ke-21 penerima ini mendapat dana hibah dari Rp 100 juta hingga Rp 250 juta. Usai menerima dana hibah via rekening bank, terdakwa Setiawan memotong dana hibah itu hingga 90 persen. Rata-rata, ke-21 penerima yayasan hanya menerima Rp 10 juta hingga Rp 25 juta.‎
Kerugian negara dalam kasus ini yakni Rp 3,9 miliar. ‎
 
Hinggi kini persidangan nota pembelaan masih berlangsung di ruang 3 PN Tipikor Bandung.