Kuasa Hukum Sekda Tasik Klaim Penyaluran Dana Hibah Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Sekda Tasik Klaim Penyaluran Dana Hibah Sesuai Aturan
Sidang kasus penyelewengan dana hibah Tasikmalaya di PN Bandung, Senin (8/4)
INILAH, Bandung- Kuasa hukum mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Bambang Lesmana mengklaim jika penyaluran dana hibah sudah sesuai dengan perundang-undangan. 
 
Hal itu dia sampaikan dalam sidang nota pembelaan kasus penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2016-2017, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (8/4/2019).
 
Dalam nota pembelaannya Bambang menyebutkan, jika pemberian dana hibah sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. 
 
Jika terjadi pemotongan itu di luar tanggungjawab Sekda Abdul Kodir, terlebih Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang kini menjabat Wakil Gubernur Jabar. 
 
"Sehingga, terhadap pemotongan dana hibah, itu harus jadi tanggung jawab penerima hibah karena mekanisme penyeluran dana hibah sendiri sudah sesuai. Fakta penerima hibah menerima dana didukung oleh saksi penerima dan hibah," katanya saat membacakan nota pembelannya. 
 
Selain itu, soal penyaluran dana hibah juga didukung dengan adanya keterangan saksi ahli yang sudah dihadirkan di persidangan. Saksi tersebut menyebut bahwa jika penerima dana hibah sudah menerima dana hibah tersebut, maka tanggung jawab mutlak terdapat pada penerima hibah itu sendiri. 
 
Dengan demikian, lanjutnya, seharusnya para penerima manfaat dana hibah tidak memberi uang terhadap setiap permintaan. Sepanjang permintaan tidak disertai ancaman, maka pemberian itu dianggap sukarela. Adapun saat penerima hibah mencairkan dana untuk apa dan siapa, itu mutlak tanggung jawab penerima hibah," ujarnya.
 
Makanya berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan, menyebutkan jika mekanisme pemberian hibah sudah sesuai aturan perundang-undangan.
 
"Kami berpendapat, unsur menyalahgunakan jabatan‎, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu kami memohon majelis membebaskan terdakwa dari semua tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum," ujarnya.
 
Pernyataan kuasa hukum terdakwa ini berbandibf terbalik dengan pernyataan sebelnya, dimana Bambang menyebutkan jika para penerima dana hibah tidak sah. 
 
Selain itu, adanya perintah langsung dari Uu Ruzhanul Ulum kepada Abdul Kodir untuk mencarikan dana buat kegiatan MQK dan pemberian hewan kurban. 
 
Abdulkodir sendiri  dituntut pidana penjara selama 2 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. 
 
‎Dalam kasus ini, fakta persidangan mengungkap perintah Uu yang meminta Abdulkodir dan terdakwa Maman Jamaludin untuk dicarikan dana untuk program MQK dan dan pembelian hewan kurban. Namun, APBD Tasikmalaya tidak menganggarkan dana untuk itu.
 
‎Abdulkodir berinisiatif merencanakan pencairan dana hibah untuk 21 penerima dan setelah cair, terdakwa Setiawan melakukan pemotongan sebesar 90 persen. Majelis hakim sempat memanggil Uu dua kali ke persidangan namun Uu tidak pernah datang.‎
 
‎Seperti diketahui, kasus ini melibatkan sembilan terdakwa. Yakni Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir‎, Kabag Kesra Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Endin selaku Kepala Inspektorat Daerah, Alam Rahadian Muharam dan Eka Ariansyah selaku staf ASN di Bagian Kesra. Sisanya non ASN yakni  Lia Sri Mulyani, Mulyana, dan Setiawan dengan kerugian negara Rp 3,9 miliar.