88 KIM Kabupaten Bandung Munculkan Potensi Daerah

88 KIM Kabupaten Bandung Munculkan Potensi Daerah
Bupati Bandung Dadang M Naser
88 KIM Kabupaten Bandung Munculkan Potensi Daerah

INILAH, Soreang - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok independen yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat.

Keberadaannya bisa menjadi mitra pemerintah daerah, untuk membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. 

KIM berkedudukan di kelurahan/desa. Saat ini baru terbentuk 88 kelompok yang tersebar di 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung.

Hal tersebut terungkap dalam acara Sarasehan Pendayagunaan Informasi Publik dalam rangka Mewujudkan Sabilulungan Raksa Desa Bandung 1000 Kampung yang dibuka Bupati Bandung Dadang M Naser di Graha Arjasari Kecamatan Arjasari, Kamis (11/4/2019).

Dadang Naser mengatakan bahwa informasi, selain merupakan kebutuhan pokok untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. 

“Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang sudah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan good governance (tata kelola pemerintah yang baik),” ucapnya.

Dia menyambut baik diadakannya sarasehan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung. Kegiatan positif itu diharapkan dapat memberikan pencerahan dan wawasan kepada para peserta dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik.

Sarasehan ini bertujuan agar KIM terus meningkatkan kinerjanya. Selain itu, juga untuk meningkatkan sinergi antara Diskominfo dan KIM.

“KIM dengan Petugas Pengelola Dokumentasi masing-masing Perangkat Daerah. Terus evaluasi agar masyarakat semakin mudah dan cepat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan,” tambah dia.

Dengan mendatangkan narasumber dari Kabupaten Bogor, harap Dadang, menjadi pembelajaran bagi para peserta mengenai tata cara pengemasan informasi.

Kang DN, sapaan akrab Dadang Naser, juga berharap para peserta dapat menyerap ilmu bagaimana mengemas informasi dari pemerintah untuk disampaikan kepada rakyat, dan juga sebaliknya, bagaimana menyampaikan aspirasi dan kondisi masyarakat kepada pemerintah.

Sementara itu Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung Ir Atih Witartih menyebut, 88 KIM sudah terbentuk dan tersebar di 22 kecamatan, yaitu di Kecamatan Ibun (3 KIM), Pacet (1), Arjasari (6), Kertasari (8), Ciwidey (4), Pasirjambu (1), Paseh (11), Margahayu (1), Cilengkrang (2), Cimaung (1).

Kemudian, Rancabali (3), Cangkuang (5), Kutawaringin (6), Rancaekek (1), Majalaya (11), Ciparay (11), Dayeuhkolot (1), Cileunyi (4), Cimenyan (2), Margaasih (3), Katapang (1) dan Kecamatan Bojongsoang (2).

Jumlah tersebut dipandangnya belum merata, untuk itu pihaknya secara bertahap akan terus mendorong seluruh desa dan kecamatan, untuk membentuk KIM di wilayah kerjanya masing-masing.

Atih Witartih menjelaskan, KIM berfungsi sebagai jembatan bagi para anggota untuk bertukar informasi, baik dengan sesama anggota, pihak terkait maupun masyarakat pada umumnya.

KIM juga berperan memberdayakan masyarakat, agar memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan sumber daya dan inisiatif sendiri.

Atih menambahkan, dengan visi mewujudkan masyarakat informatif dan komunikatif yang maju, mandiri dan berdaya saing, KIM melakukan beberapa aktivitas yang diakronimkan dengan ADINDA (Akses informasi, Diskusi tentang informasi, Implementasi, Networking, Diseminasi informasi, dan Advokasi aspirasi).

Akses informasi, diisi dengan aktivitas mencari informasi dari berbagai sumber, baik secara langsung ke pihak terkait, maupun melalui media masa hingga internet.

“Diskusi, dilakukan bersama anggota, dalam memilih dan memilah informasi yang dipandang bermanfaat, serta dapat memberi nilai tambah bagi anggota maupun masyarakat pada umumnya,” tambahnya.

Implementasi, merupakan upaya menerapkan/mendayagunakan informasi/pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Networking, yaitu membangun jejaring dengan sesama KIM maupun pihak terkait lainnya (Dinas, BUMN, atau perguruan tinggi).

Diseminasi informasi, dilakukan melalui penyebarluasan informasi yang sudah diolah (dalam diskusi) dan diyakini bermanfaat bagi masyarakat.

“Terakhir Advokasi Aspirasi, di sini KIM dapat mendampingi masyarakat untuk mampu menyampaikan aspirasi, dan menyerap aspirasi warga untuk diteruskan ke pihak yang berkompeten,” pungkasnya. (sur)