Emil Berharap Ada Evaluasi Sistem Pencoblosan

Emil Berharap Ada Evaluasi Sistem Pencoblosan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap adanya evaluasi sistem pencoblosan. (Humas Pemprov Jabar)

INILAH, Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap ada evaluasi terhadap sejumlah sistem pencoblosan dalam Pemilu. 

Hal tersebut disampaikannya usai melakukan video converence Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/4/2019).

Emil -sapaan Ridwan Kamil- sampaikan, cukup banyak warganya yang tidak dapat pulang kampung untuk melaksanakan pencoblosan. Khususnya, para mahasiswa yang berada di Bandung Raya. Pertimbangannya, lantaran ongkos yang mahal.  Menurut dia, permasalahan tersebut dapat memicu kian banyaknya angka golongan putuh (golput). 

"Kalau bisa sistem yang mencoblos ini diperbaiki karena khususnya di Bandung Raya banyak mahasiswa yang tak memungkinkan pulang kampung karena ongkos yang mahal sehingga menjadi golput," katanya.

Karena itu, dia meminta keberadaan e-KTP dimaksimalkan untuk mempermudah masyarakat menyalurkan hak pilihnya. Sebab, e-KTP sudah merekam semua data kependudukan. Dengan begitu, warga yang memilikinya bisa mencoblos dimana pun, meski tak di daerah domisili. 

Adapun potensi kecurangan, dia sampaikan, dapat diselesaikan oleh bantuan ahli. Jadi, setelah menyalurkan hak pilih, data mereka sudah terinput. Intinya, antusiasme masyarakat untuk mencoblos harus diakomodir dengan lebih maksimal oleh sistem yang dibuat pemerintah.

Sehingga, kendala administrasi tidak lagi jadi sebuah kendala saat proses pemilihan berlangsung.

Selain itu, ia berharap demokrasi makin murah. Dia mengusulkan honor saksi dibiayai negara saja. Apa yang terjadi saat ini adalah setiap kontestan mempunyai banyak menugaskan saksi yang pembiayaannya tak sedikit.

"Jangan semua kontestan punya saksi dikalikan ribu-ribu dikalikan berapa rupiah sehingga menyebabkan pesta demokrasi itu kian mahal," ucapnya.

Emil juga mengimbau agar warganya tetap tenang menanti hasil dari Pemilu 2019, baik itu masyarakat, kontestan hingga penyelenggara pemilu. Jangan sampai reaksi terhadap hitung cepat disalurkan dengan cara yang berlebihan. 

"Tunggu penghitungan dari KPU. Quick count adalah jendela ilmiah untuk merekam kira-kira. Walaupun keakurasiannya dari track record, saya kira memadai," jelasnya.

Lebih baik, Emil katakan, masyarakat kembali fokus untuk melakoni aktivitasnya masing-masing sambil menunggu hasil. Dia juga meminta menghindari berita yang meresahkan dan urusan Pemilu lebih baik dipercayakan penuh pada pihak penyelenggara.

"Plenonya sendiri sebulan dari sekarang. Selama pleno hindari mengonsumsi berita yang mungkin meresahkan. Contohnya screenahoot penghitungan KPU yang masih hilir mudik karena baru dihitung terus dipilah seolah menjadi opini final," terangnya.

Emil juga menyarankan tak ada ekspresi berlebihan dari pihak manapun yang unggul dalam pemilu. Namun perlihatkan sikap dengan cara ahlak yang baik. "Yang penting Pemilu di Jabar secara umum lancar, kalau pun ada kekeliruan bisa diselesaikan oleh sistem hukum yang sudah diatur," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)