BPSDM Jabar Siapkan ASN Penyuluh Antikorupsi Kompeten

BPSDM Jabar Siapkan ASN Penyuluh Antikorupsi Kompeten
Foto: Dok BPSDM Jabar

INILAH, Bandung – Pemprov Jabar memiliki komitmen antikorupsi yang perlu dukungan semua unsur, melalui aksi nyata sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar sesuai tugasnya telah menginisiasi beberapa kegiatan untuk mendukung komitmen tersebut, baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun individu.

Kepala BPSDM Jabar M Solihin mengatakan, secara kelembagaan, perangkat daerah di Pemprov Jabar telah melakukan beberapa kegiatan nyata, seperti kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatannya menggelar rapat koordinasi dalam rangka pendidikan antikorupsi kepada sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan kedinasan di lingkup Pemprov Jabar. Secara individu, widyaiswara BPSDM dan guru-guru di Disdik berupaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada saat memberikan materi pelatihan.

“Penanaman nilai antikorupsi juga dilakukan auditor dan pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat pada saat melakukan kegiatan pengawasan di perangkat daerah. Penanaman nilai antikorupsi tersebut harus seragam sehingga perlu ada standardisasi nilai-nilai antikorupsi,” kata Solihin di sela-sela Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Antikorupsi di kantor BPSDM Jabar Jalan Kolonel Masturi, Kamis (18/4/2019).

Menurut Solihin, para widyaiswara, auditor dan P2UPD sebagai corong yang akan menyampaikan nilai-nilai antikorupsi harus orang-orang kompeten dan tersertifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, KPK melalui memiliki program sertifikasi kompetensi bagi para penyuluh antikorupsi.

“KPK membuka pintu dan mengajak bekerja sama kepada semua pihak untuk melakukan sertifikasi penyuluh antikorupsi. BPSDM Jabar berkoordinasi dengan KPK melakukan sertifikasi penyuluh antikorupsi. Setelah melalui kajian, kami memutuskan sertifikasi penyuluh antikorupsi ini akan menyasar para widyasiwara, auditor dan P2UPD di lingkup Pemprov Jabar dan kabupaten/kota se-Jabar,” jelasnya.

Solihin mengatakan, Pemprov Jabar selalu mencegah terjadinya KKN dengan komitmen kuat dengan Pemkab Pemkot se-Jabar. Karena itu, digelar agenda rutin berupa kopdar 3 bulan sekali antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama para bupati dan wali kota.

“Memang kemarin ada kepala daerah tergoda melakukan korupsi dengan versi masing-masing. Sekarang mari kita coba cegah, salah satunya pencegahan penyuluhan antikorupsi. Kegiatan sosialisasi ini merupakan permulaan dari rangkaian tahapan panjang sampai terbitnya sertifikasi kompetensi oleh KPK,” ujarnya.

Ketua Penyelenggara Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Antikorupsi Edy Heryadi mengatakan, kegiatan penyelenggeraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan dan teknis merupakan salah satu upaya menjawab tuntutan masyarakat terhadap ASN profesional dan kompeten. Peserta harus melalui beberapa tahapan seperti e-learning, pengumpulan portofolio dan uji kompetensi.

“Maksud kegiatan ini yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan sertifikasi penyuluh antikorupsi kegiatan uji kompetensi di lingkungan Pemprov Jabar.  Kami ingin memberikan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan sertifikasi penyuluh antikorupsi dan sekaligus menyampaikan jadwal kegiatan sertifikasi penyuluh antikorupsi yang akan dilaksanakan BPSDM Jabar,” katanya.
 
Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK Diah Rahmawati mengatakan, ada 3 jenjang penyuluh menyampaikan nilai2 antikorupsi, yaitu pratama, madia, dan utama. Keseluruhannya ada 20 unit kompetensi yang harus dilalui untuk menjadi penyuluh utama.

“Misalnya di madia, dia harus membangun jejaring antikorupsi. Kalau di utama ada monitoring evaluasi terhadap program antikorupsi,” katanya.

Selain penyuluh, kata Dian, ada juga program pengembangan kompetensi antikorupsi yakni pembangun integritas yang kesehariannya menyampaikan kepatuhan dan memetakan resiko antikorupsi. Keduanya memiliki sertifikasi yang merupakan bagian dari program pembangunan kompetensi.

“Ada strategi pemberantasan korupsi yaitu penindakan yang berujung pada takut korupsi, perbaikan sistem dengan tujuannya tidak korupsi, serta edukasi berupa tidak mau korupsi. Nah berikutnya ada kunci rahasia sukses sebagai penyuluh, di antaranya pahami settifikasi dimana proses pemberian sertifikat melalui uji kompetensi mengacu pada sistem komptensi nasional dan internasional,” kata Dian. (Dery Fitriadi Ginanjar)