Pemkot Kumpulkan Data untuk Jawab Somasi Warga

Pemkot Kumpulkan Data untuk Jawab Somasi Warga
Foto: Net

INILAH, Bogor - Pemerintah Kota Bogor akan mengambil langkah menyikapi somasi para pemilik lahan yang terkena imbas proyek bukaan Jalan Tol Jagorawi Km 42,5 atau proyek Interchange di Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor Novy Hasby Munawwar mengatakan, pihaknya baru menerima disposisi perihal somasi dari para pemilik lahan di proyek interchange beberapa hari lalu. Pihaknya segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data-data dari kewilayahan.

“Kemudian kami mendalami poin perjanjian untuk menindaklanjuti somasi tersebut. Somasi harus dijawab 3x24 jam. Tetapi terkendala hari libur. Tetapi kami geber supaya segera tuntas," kata pria yang akrab disapa Nope kepada INILAH, Jumat (19/4/2019).

Diketahui, pemilik lahan tidak lagi memiliki akses masuk ke lahan produktifnya dalam bercocok tanam. Bukan hanya kepada Pemkot Bogor, somasi juga dilayangkan ke PT Gunung Suwarna Abadi selaku pengembang.

Kuasa Hukum para pemilik lahan, Dwi Arsywendo mengatakan, sebelum melayangkan somasi, para pihak terkait telah melakukan pertemuan pada 5 Desember 2018 di PT Jasa Marga. Namun, pertemuan tidak ada hasil. Sementara, penutupan akses jalan dan pemasangan panel di lokasi proyek Interchange tidak memiliki izin dari para pemilik lahan.

"Pertemuan tidak menghasilkan apa-apa, walaupun sudah diimbau kepada Pemkot Bogor dan PT Gunung Suwarna Abadi untuk memberikan akses jalan bagi pemilik lahan, dan sampai saat ini akses jalan itu tidak ada, akhirnya kami layangkan somasi pada Senin (15/4/2019)," ungkap Dwi.

Dwi menjelaskan, kondisi saat ini, jalan akses ke lahan warga ditutup total oleh pihak pengembang PT Gunung Suwarna Abadi dan pihak Perumahan Bogor Raya. Pemkot Bogor juga tidak melakukan apa-apa terkait kondisi itu. Total yang memberikan kuasa sebanyak 14 orang dari tiga pemilik lahan dengan total luas lahan 15 ribu meter persegi.

"Kami menuntut keadilan karena sebelum ada proyek itu akses jalan ke lahan warga sudah ada," tegasnya.

Dwi membeberkan, isi surat somasi menyebutkan para pemilik lahan yang sah atas tanah yang berbatasan dengan Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Terhadap Pengaruh Pembangunan Bukaan Jalan Tol Jagorawi KM 42,5, tidak pernah mengetahui akan adanya pelaksanaan tersebut. Baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari pihak Developer atau Pemberi Pekerjaan Konstruksi dalam hal ini PT Gunung Suwarna Abadi maupun Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yakni PT Wijaya Karya (Persero).

"Jika 3×24 jam sejak surat somasi yang diterima tak digubris, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum, termasuk dan tidak terbatas pada hukum pidana maupun hukum perdata di dalam menendaklanjuti permasalahan yang ada tesebut," bebernya.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku telah menerima dan membaca somasi yang dilayangkan. Ade telah meminta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor untuk membalasnya.

"Sudah saya terima dan baca, saya minta bagian hukum untuk segera membalas, mudah-mudahan besok atau lusa akan disampaikan lagi ke kuasa hukum pemilik lahan," tuturnya.

Ade menerangkan, seharusnya tidak ada pembangunan siapapun termasuk investor yang merugikan masyarakat. Dia mengaku tak setuju jika pembangunan merugikan masyarakat dengan menutup akses masuk ke lahan yang dia ketahui melalui surat somasi merupakan lahan produktif.

"Saya berharap ini dipertimbangkan betul oleh pengembang atau pemerintah pusat, sehingga ada akses jalan untuk kepentingan masyarakat karena menurut surat yang saya baca ada lahan produktif yang dibutuhkan akses jalan, saya tidak setuju jika tertutup sama sekali," pungkasnya. (Rizki Mauludi)