Zonasi Mampu Petakan Pendidikan di Daerah

Zonasi Mampu Petakan Pendidikan di Daerah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi

INILAH, Bandung - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa sistem zonasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa menjadi acuan, sekaligus memetakan persoalan pendidikan yang ada di daerah.

"Dengan sistem zonasi dalam PPDB ini, akhirnya kita akan tahu persoalan pendidikan. Misalnya terkait sebaran dan kualitas guru, sarana dan prasarana (gedung sekolah) maupun kurikulumnya," ujar Mendikbud saat ditemui di Malang, Jawa Timur, seperti dilansir dari laman resmi Disdik Jabar, Kamis (18/4/2019).

Oleh karena itu, Muhadjir meminta zonasi PPDB 2019 ditaati oleh semua sekolah negeri. Sebab, zonasi PPDB bisa mengetahui persoalan pendidikan yang dihadapi di daerah.

Dia mencontohkan, di satu kecamatan ternyata sekolah menengah pertama (SMP)-nya kurang. Sehingga, banyak siswa di wilayah tersebut yang terpaksa sekolah di tempat lain.

"Oleh karena itu, kalau ke daerah-daerah biasanya saya sambil melihat kondisi di lapangan. Misal, ada sekolah yang ternyata gurunya semua pegawai negeri sipil (PNS), tapi ada sekolah lain di kecamatan tersebut yang PNS hanya kepala sekolah sedangkan guru-gurunya masih honorer. Padahal, harusnya berimbang," tuturnya.

Berdasarkan data di lapangan, Mendikbud juga menemukan bahwa sekolah di Babat, Lamongan hanya memiliki siswa kurang dari 40 orang.

"Kalau kondisinya seperti itu, perlu ada pengelompokan ulang sekolah, relokasi, atau membangun sekolah baru karena ada blank spot (titik hampa)  sekolah," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Muhadjir, agar daerah taat aturan PPDB, ia mengeluarkan Permendikbud No 51/2018 yang dikeluarkan Januari 2019 tentang PPDB 2019. Dengan demikian, ada waktu lima bulan untuk asistensi PPDB di provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

Bahkan lanjutnya, di Kemendikbud sekarang ada semacam unit yang memantau/asistensi mengenai zonasi PPDB di daerah. Dengan harapan ditaati karena manfaatnya banyak.

"Jika tidak ditaati, semua instrumen dari Kemenkeu bisa dipakai Kemendikbud terkait anggaran sebagai reward (penghargaan) dan punishment (hukuman)," tuturnya.

Jika dilanggar, kata Muhadjir, pasti ada sanksi yang diberikan kepada daerah bersangkutan. Mulai dari teguran, peringatan keras, hingga penanganan khusus yang berkaitan dengan anggaran.

"Kami juga punya data mengenai kepala daerah yang peduli maupun yang tidak peduli terhadap pendidikan. Sehingga, bisa diketahui mana daerah yang perlu diintervensi Kemendikbud," tutupnya.