Anggaran Sekolah Ibu Dipangkas Rp6 miliar

Anggaran Sekolah Ibu Dipangkas Rp6 miliar

INILAH, Bogor  – DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2019, Jumat (9/11/2018) hingga Sabtu (10/11) dini hari.

 

Hasilnya, tiga anggaran program prioritas yang dipangkas, dimasukan dalam pos anggaran tak terduga, serta ddicoret. Anggaran Sekolah Ibu lolos dari pencoretan, tetapi dipangkas dari pengajuan Rp10 miliar menjadi Rp4 miliar. Anggaran pembebasan lahan jalan Regional Ring Road (R3) Seksi II dimasukan ke Biaya Tak Terduga (BTT) dengan alokasi Rp14 miliar. Sementara anggaran subsidi bus angkutan umum dicoret.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengatakan, dewan tidak pernah menolak program prioritas Wali Kota Bogor Bima Arya. DPRD hanya ingin menganggarkan program tanpa melanggar hukum.

 

"Ketua TAPD Kota Bogor Ade Sarip Hidayat jangan menilai DPRD Kota Bogor sebagai pihak yang selalu menghambat program eksekutif. Kami tidak pernah menghambat program untuk kesejahteraan rakyat. Justru dewan berperan mengawal proses penganggaran yang tidak melanggar hukum, bermanfaat dan berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat," ungkap Heri kepada INILAH, Minggu (11/11/2018).

 

"Jadi Pemkot Bogor jangan hanya berfikir ini bagus, itu bagus tapi prosesnya melanggar hukum. Kan jadinya tidak bagus, proses penganggaran harus dilihat dalam satu rangkaian. Sehingga tujuan yang baik jangan sampai dilakukan dengan cara yang tidak baik, inilah yang menjadi perdebatan eksekutif dengan legislatif," tambahnya.

 

Heri menuturkan, persoalan program Sekolah Ibu bukan dukungan DPRD Kota Bogor, melainkan proses penganggaran yang menyalahi aturan karena penganggarannya disimpan di kecamatan. Setelah dibahas, akhirnya program tersebut disimpan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Bogor.

 

"DPMPPA kan punya tupoksi pemberdayaan perempuan. Ketika caranya tepat, tujuan mulia itu akan tercapai. Kemaren TAPD ngotot di kecamatan, ini berbahaya karena kami yang menyetujui anggaran bakal diperiksa aparat penegak hukum," tuturnya.

Loading...