Setop Khianati Rakyat

Setop Khianati Rakyat

RASANYA, habis sudah kata-kata kita mendengar satu-persatu pemimpin politik kita jadi tersangka oleh KPK. Politik kita memang sudah berubah. Tapi tidak menjadi maju. Dia kini menjadi alat mencari kekuasaan, bukan pengabdian, sebagai yang kita lihat dari pendahulu kita.

Bagaimana kita tidak sedih sekaligus jengkel, wilayah kita, Jawa Barat, termasuk jadi salah satu penyumbang terbesar dalam deretan kepala daerah pasien KPK. Bayangkan saja, ada empat orang kepala daerah di Jawa Barat yang kini berurusan dengan KPK. Artinya, 15% dari total kepala daerah.

Teranyar, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, yang jadi tersangka. Dia menyusul Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi), Sunjaya Purwadisastra (Bupati Cirebon), dan Irvan Rivano Muchtar (Bupati Cianjur). Sungguh hebat kepala daerah kita ini. Para kepala daerah yang berdusta dan berkhianat kepada rakyatnya.

Apa yang salah dengan para politisi itu? Kita berpendapat bahwa yang salah adalah niat. Jika niat sudah salah, maka ke sananya sudah pasti tidak karuan. Kejatuhan sebenarnya tinggal menunggu waktu.

Sederhananya seperti ini. Pemimpin itu, hemat kita, bukan untuk diperebutkan, tapi diamanahkan. Mendapatkan amanah tentu tidak dengan cara-cara yang tak baik. Sekarang, jika seseorang ingin menjadi pemimpin, maka yang ditanya adalah seberapa besar modal sosial dan modal di kantongnya. Tak masuk akal seseorang yang hendak dijadikan pemimpin, justru diporoti pula hartanya. Lebih aneh lagi karena calon pemimpin berlomba-lomba jadi korban porotan itu.

Mungkin agak kuno, tak sesuai zaman kekinian, tapi kita perlu melihat kepemimpinan yang sejuk dan indah di masa lalu. Pemimpin yang betul-betul mendapat amanah, bukan merebut amanah. Pemimpin yang mengabdi, bukan menguasa.

Mendapatkan amanah adalah dengan cara meyakinkan publik, bukan “membeli” mereka. Tak ada mata uang yang sesungguhnya bisa membeli.

Sialnya, itu terjadi di depan mata kita, di hadapan puluhan juta masyarakat Jawa Barat. Satu-persatu pemimpin dijadikan pesakitan oleh KPK. Siapa yang salah? Kita termasuk salah, salah memilih pemimpin. Tak jauh lebih salah adalah pemimpin “pembeli” amanah itu.