Hujan Somasi di Kota Hujan

Hujan Somasi di Kota Hujan
Proyek Interchange Jagorawi jadi polemik. (Antara Foto)

INILAH, Bogor- Warga Katulampa segera mengajukan somasi kedua. Tak lama setelah pertanyaan mereka soal proyek interchange Tol Jagorawi dijawab Pemkot Bogor.

Pemilu berakhir, warga Katulampa pun mendapatkan jawaban atas somasi mereka terhadap Pemerintah Kota Bogor. Somasi disampaikan warga yang lahannya tertutup proyek interchange Tol Jagorawi Km 42,5 di Jalan Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur.

“Sudah kami jawab. Somasinya berlaku 3x24 jam. Tapi karena terbentur pemilu dan hari libur, somasi baru bisa dijawab pada 23 April kemarin,” ungkap Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor Novy Hasby Munawar, Kamis (25/4).

Apa jawabannya? Novy menyebutkan Pemkot Bogor tak pernah memberikan izin proyek tersebut. Pembangunan jalan tol dan bukaannya (interchange) sepenuhnya kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).

“Berdasarkan undang-undang, BPJT dan Kemnterian PUPR yang punya wewenang, bukan pemerintah daerah,” tambahnya.

Novy menegaskan, Pemkot Bogor sama sekali tak terlibat dalam pembangunan tersebut. Mereka hanya sebatas meminta kompensasi atas imbas proyek interchange yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah dan PT Gunung Swarna Abadi sebagai pengembang bukaan Tol Jagorawi. 

“Kami meminta kompensasi karena bukaan jalan tol itu adanya di wilayah Kota Bogor. Otomatis kami terkena dampaknya. Makanya kami meminta kompensasi berupa peningkatan Jalan Parung Banteng hingga ke R3 beserta dua unit bus dan shelter,” tegasnya.

Dia menyebutkan pihaknya mendorong agar pengembang memperhatikan hak rakyat. Apalagi, dalam pertemuan dengan warga, pengembang berjanji memberikan akses jalan kepada warga.

“Pertemuan Pemkot, pengembang, dan PT Summarecon pada Selasa (23/4) di Balai Kota sama sekali tak membahas soal somasi. Yang dibahas soal proses pembebasan lahan. Tapi kami menginformasikan (soal somasi) kepada mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Fisik pada Bappeda, Sony Riyadi mengatakan, penanggung jawab pembangunan interchange Tol Jagorawi Km.42,5 adalah PT Jasa Marga.  
“Keterlibatan pemkot hanya sedikit, yakni di bagian on ramp yang melewati wilayah Kota Bogor. Tapi kewenangan pembangunannya bukan di kami,” ujarnya.

Warga Katulampa pun langsung menyikapi jawaban somasi itu. Mereka akan melayangkan somasi kedua. Sasarannya Pemkot Bogor, PT Gunung Swarna Abadi sebagai pengembang, dan PT Wijaya Karya (persero) sebagai pelaksana pekerjaan.

“Biarkan Pemkot mau berbicara seperti apapun. Sebab, masalah pengawasan dan perizinan, tetap Pemkot yang harus tanggung jawab," ungkap kuasa hukum warga Katulampa, Dwi Araywendo.

Dwi menyatakan, seharusnya Pemkot Bogor ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Sebab, bagaimanapun pemerintah mesti menjalankan fungsi kontrol terhadap proyek tersebut. “Dan Pemkot pun yang memberikan izin pengerjaan proyek itu,” tambahnya.

Dia tambahkan, dalam perjanjian kerja sama antara Pemkot dan PT Gunung Swarna Abadi, tertulis bahwa Pemkot Bogor yang memberikan izin dan mengurus pengadaan lahan.

“Pemkot harus bertanggung jawab terhadap permasalahan itu karena pemerintah yang memberikan perizinan hingga akhirnya warga terkena imbas,” pungkasnya. (Rizki Mauludi)