Evaluasi SAKIP 2018, Perangkat Daerah Terus Perbaiki Kinerja

Evaluasi SAKIP 2018, Perangkat Daerah Terus Perbaiki Kinerja
Pemkab Bandung acara di Sahid Sunshin Hotel Soreang

INILAH, Soreang - SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk kinerja tahun 2018 akan dievaluasi.

Setelah mendapatkan predikat BB pada penilaian sebelumnya, Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, perbaikan perencanaan program dan SAKIP Kabupaten Bandung perlu dilakukan Perangkat Daerah (PD) hingga predikat A.

“Setelah berhasil meraih predikat BB, kita akan mengevaluasi SAKIP secara bertahap. Karena penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemkab Bandung saat ini  harus lebih terintegrasi dan yang terpenting harus lebih berdampak positif bagi masyarakat,” ungkap Bupati dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja, Penandatangan Perjanjian Pelaksanaan Inovasi Daerah, dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara di Sahid Sunshin Hotel, Soreang, Senin (15/4/2019).

Pada kesempatan itu, penandatanganan dilakukan Pemkab Bandung bersama Pusat Pelatihan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang PKASN LAN).

Kerja sama tersebut sebagai salah satu upaya peningkatan nilai SAKIP untuk mendapatkan predikat A dan menjadi salah satu syarat mendapatkan Dana Intensif Daerah (DID).

Bupati menjelaskan, pada tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Bandung  mendapatkan dua kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). 

“Menyandang predikat B untuk Reformasi Birokrasi, mendapat nilai BB untuk SAKIP dan B untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” imbuh Bupati.

Dirinya tetap mengingatkan, dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatannya, perangkat daerah harus tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bandung.

“Program kegiatan harus terencana, terukur, tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam penggunaan anggarannya serta  mengarah pada IKU (Indikator Kerja Utama) yang sudah ditentukan. Jika semua indikator terpenuhi, bisa saja peluang untuk meraih nilai A di tahun depan semakin terbuka,” harapnya. 

Kepala Puslatbang PKASN LAN Hari Nurgraha menegaskan, evaluasi SAKIP untuk penerapan akuntabilitas sudah memadai dari hal penyusunan dokumen, namun dari sisi substansi masih perlu diperbaiki, ditambah dengan kriteria-kriteria lainnya.

Menyikapi harapan Bupati Bandung, Sekretaris Daerah Teddy Kusdiana meminta agar perangkat daerah melakukan kajian evaluasi bukan hanya pada dokumen perencanaan, tapi lebih pada segi implementasi pada kinerja di lapangan.

“Kita akan terus mengupayakan dan meningkatkan kinerja hingga predikat SAKIP A, dengan menjalankan akuntabilitas keuangan supaya akurat dengan program yang kita rencanakan,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, predikat BB menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil masih memerlukan perbaikan.

Sekda menyebutkan, setidaknya, kepala perangkat daerah harus lebih menguasai sejak dari RPJMD. Konsistensi program dan pelaksanaan harus relevan, bukan hanya sekedar dokumen yang direncanakan, selain itu, penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan terus dievaluasi.