Sekda Iwa: Ada Usulan DKI Buang Sampah di Lulut Nambo

Sekda Iwa: Ada Usulan DKI Buang Sampah di Lulut Nambo
Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, Iwa Karniwa

INILAH, Bandung-Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan ada usulan Provinsi DKI Jakarta ikut serta membuang sampahnya di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo.

Hal tersebut merupakan salah satu poin penting hasil pertemuan dengan Sekretaris Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Bodetabekjur Tri Kurniadi, Senin (29/4/2019).

Iwa katakan, sejumlah kerjasama dan rencana yang sudah disusun sejak kepemimpinan BKSP Bodetabekjur beralih dari Banten ke DKI Jakarta akan direalisasikan.

"Yang menyangkut pembangunan TPS sampah Nambo ada usulan DKI Jakarta bisa ikut serta untuk pembuangan sampahnya. Kita akan laporkan ke Pak Gubernur. Kalau dengan Banten sudah, dengan Tanggerang Selatan," ujar Iwa.

Selain itu, pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Provinsi DKI Jakarta menyepakati pembangunan kantong parkir (park and ride) di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kantong parkir tersebut diharapkan dapat menekan volume kendaraan di wilayah Jakarta.

Saat ini kedua pihak tengah merencanakan proses pembebasan lahan dan pembuatan desain engineering design (DED).

"Sekaligus akan dimulai pembebasan lahan dan DED sebagai pedoman ditargetkan selesai 2020," katanya.

Pemprov Jabar dan DKI Jakarta juga dalam waktu dekat bakal meneken nota kesepahaman soal rencana perluasan jalan di kawasan kantong parkir. "Juga akan melaksanakan MoU tentang jaringan perluasan jalan di wilayah park and ride yang dijadikan perjanjian kerja sama perluasan dan perpanjangan," Imbuhnya.

Pihak DKI juga mengharapkan keberlanjutan pemanfaatan air lewat SPAM Jatiluhur II yang dibangun Kementerian PUPR. "DKI masih membutuhkan Jatiluhur jadi kerjasama ini harus dilanjutkan," ucapnya.

BKSP juga merencanakan segera menandatangani nota kesepahaman penuntasan masalah kependudukan di wilayah perbatasan. Selain itu segera mempertemukan  Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk membahas isu pembagunan aktual termasuk soal banjir yang menyergap DKI saat ini.

"Itu akan dibahas lebih lanjut, tapi untuk hari ini lebih banyak membahas terkait program, nanti selanjutnya akan juga dibahas," ucapnya

Poin penting hasil pertemuan dengan BKSP Bodetabekjur juga meliputi persoalan komposisi anggota Pemprov Jabar yang harus diwakili eselon III dan IV hingga kerjasama di bidang pembangunan. Di mana ada beberapa koordinasi, mengenai laporan keuangan 2018 dan renovasi rumah dinas dan mess BKSP Bodetabekjur.

"Dan penempatan ASN dari Pemprov Jabar khususnya eselon III dan IV, bulan ini akan diisi," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris BKSP Bodetabekjur Tri Kurniadi mengatakan terkait pemanfaatan Nambo pihaknya memprediksi Bantar Gebang sudah tak mampu lagi menampung sampah DKI pada 2020. “Kita bangun ITR, 2500 ton per hari yang kita olah. Sementara (Sampah DKI) 7,500 (ton) sehari,” ujarnya.

Bilamana Nambo dibuka, menurut dia, maka seluruh sampah DKI Jakarta bisa ditampung seluruhnya. "Saya pikir bisa semua. Soalnya besar banget Nambo itu. Tinggal memikirkan kontribusinya," katanya.

Tri juga membenarkan pihaknya berencana mempertemukan ketiga gubernur untuk membahas isu terkini yang menyangkut Banten, DKI, dan Jawa Barat. "Susah nyari waktu bersamanya. Pak Wahidin (Banten) bisa Pak RK nggak bisa, Pak RK dan Pak Anies bisa pak Wahidinnya nggak ada," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)