Irfanudin Resmi Menjabat Ketua PN Cibinong

Irfanudin Resmi Menjabat Ketua PN Cibinong
pelantikan Ketua PN Cibinong/Ahmad Sayuti
INILAH, Bandung- Pengadilan Tinggi (PT) Bandung resmi mengangkat Irfanudin sebagai Ketua PN Cibinong menggantikam Lwndriati Janis yang kini tengah diperiksa pasca perkara vonis bebas dua pemerkosa bocah di Bogor.
 
Pelantikan langsung dipimpin Wakil Ketua PT Bandung Arif Supratman, di PT Bandung, Jalan Cimuncang, Kota Bandung, Selasa (30/4/2019). 
 
"Dengan dilantiknya ketua pengadilan negeri (Cibinong) yang baru, karena pejabat lama terimbas keadaan seperti yang saudara ketahui," katanya.
 
Makanya, Mahkamah Agung (MA) demi menjaga kepercayaan masyarakat dan demi menjaga menerima informasi serta klarifikasi, majelis hakim yang menangani dialihtugaskan ke pengadilan tinggi Bandung. 
 
Arif mengatakan di luar perkara tersebut, pergantian ini dianggap wajar. Sebab, Irfanudin mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan Lendriati Janis yang tengah dimintai keterangan terkait peristiwa itu 
 
"Nah karena sekarang pejabat yang menangani perkara itu sedang proses, maka Mahkamah Agung dengan kewenangannya agar tidak terjadi kekosongan pejabat dan pimpinan di Pengadilan Negeri Cibinong, maka dilantiklah ketua yang baru," ujarnya.
 
Sebelum dilantik menjadi Ketua PN Cibinong, Irfanudin merupakan Ketua PN Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Arif juga menitipkan pesan-pesan kepada Irfanudin agar prestasibyang audah ada di PN Cibinong bisa tetap dipertahankan, dan 
 
"Masyarakat saat ini semakin hari semakin cerdas. Demikian Mahkamah Agung dengan kebijakan telah mengoptimalkan zona integritas di seluruh pengadilan. Maka untuk hal tersebut saya minta ke Irfanudin jangan surut," ujarnya.
 
Sebelumnya, PN Cibinong membebaskan HI (41) dari tuntutan 14 tahun penjara setelah jaksa menuntut HI dengan hukuman 14 tahun penjara karena memperkosa dua anak tetangganya yang berusia 14 tahun dan 7 tahun. Namun tuntutan 14 tahun penjara itu diabaikan majelis hakim yang terdiri atas Muhammad Ali Askandar, Chandra Gautama, serta Raden Ayu Rizkiyati.
 
Pimpinan Mahkamah Agung memerintahkan Badan Pengawasan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan atau aduan masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada pimpinan Mahkamah Agung.(Ahmad Sayuti)