Ijtimak Ulama 3 Desak Bawaslu Diskualifikasi Jokowi-Ma'aruf

Ijtimak Ulama 3 Desak Bawaslu Diskualifikasi Jokowi-Ma'aruf
Ijtimak Ulama 3 mendesak Bawaslu agar mendiskualifikasi paslon 01, Joko Widodo-Ma'aruf Amin. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor- Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional 3 merekomendasikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Solahudin Uno untuk menuntut Bawaslu agar mendiskualifikasi paslon 01, Joko Widodo-Ma'aruf Amin.

Dalam konferensi pers di Hotel Lorin Sentul, Secretary Commite Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional 3, Munarman menyampaikan banyaknya kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif pada PIlpres 2019. Untuk itu, BPN Prabowo-Sandi diminta menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ke Bawaslu RI.

"Untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin tersebut, maka kami mendorong BPN untuk menempuh lima mekanisme penyelesaian yaitu mengadukan penyelenggara pemilu yang tidak netral dan melanggar etik ke Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (BKPP), sengketa pidana ke tim penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu), sengketa administrasi KPU ke Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN), sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan sengketa proses kecurangan pemilu ke Bawaslu RI," ucap Munarman kepada wartawan, Rabu (1/5).

Dia menerangkan untuk mendiskualifikasi  pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, jajarannya berserta BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Solahudin Uno memiliki data kecurangan pemilu yang terjadi di banyak tempat.

"Kami yakin dengan bukti data kecurangan yang ada pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan terkena sanksi terberat yaitu pembatalan calon atau didiskualifikasi, bukti-bukti kecurangan terstruktur, sistematis dan lengkap ini akan kami sampaikan nanti ke lembaga atau instansi yang berwenang," terangnya.

Munarman menjelaskan dalam pembuktian kecurangan terstruktur, sistematis dan masif maka yang lebih mudah dibuktikan adalah kecurangan yang terstruktur.

"Kecurangan yang sistematis dan masif itu kami temukan di lapangan, kalau  kecurangan yang terstruktur itu bisa dilihat dari aturan dibuat, komunikasi penyelenggara pemilu dengan salah satu calon presiden-wakil presiden dan lainnya. Kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu masuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat," jelas Munarman.

Pakar hukum Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional 3 Abdul Khairur Ramadhan menambahkan data yang dimiliki jajarannya dan BPN Prabowo-Sandi,  merupakan temuan yang sudah terverifikasi  dan analisis yang mendalam.

"Data kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dari hulu hingga hilir ini sudah kami verifikasi dan analisis yang mendalam hingga ini bisa menjadi alat bukti yang kuat," tambah Ramadhan.

Ia melanjutkan langkah penuntutan diskualifikasi pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin bukanlah tindakan pelanggaran hukum tapi sesuai konstitusional Republik Indonesia.

"Tuntutan didiskualifikasinya pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin karena akibat kecuranganyang terstruktur, sistematis dan masif maka merugikan pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden lainnya dalam hal ini Prabowo Subianto-Sandiaga Solahudin Uno. Tindakan  kami sangat jelas tidak melanggar norma hukum dalam hal ini Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017," lanjutnya. (Reza Zurifwan)

Loading...