Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Harus Jadi Prioritas

Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Harus Jadi Prioritas
Pengamat politik dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Nurdin Muhammad mengatakan tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) harus jadi prioritas dari Gubernur Abdul Ganu Kasuba dan Wakilnya M Al Yasin Ali./net. ilustrasi

INILAH, Bandung-Pengamat politik dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Nurdin Muhammad mengatakan tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) harus jadi prioritas dari Gubernur Abdul Ganu Kasuba dan Wakilnya M Al Yasin Ali.

"Tata kelola pemerintahan di Pemprov Malut selama ini sangat lemah sehingga sangat memengaruhi kinerja pemprov secara keseluruhan," kata Nurdin Muhammad di Ternate, Jumat, terkait pelantikan Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Malut periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta hari Jumat.

Menurut dia, pembenahan tata kelola pemerintahan itu di antaranya diimplementasikan dengan cara menempatkan pejabat Eselon II dan tingkatan di bawahnya di seluruh jajaran pemprov yang profesional dan sesuai keahlian.

Selain itu, kata Nurdin Muhammad, memindahkan seluruh aktivitas Pemprov Malut di Sofifi, karena selama ini masih banyak dilakukan di Ternate sehingga memengaruhi kinerja pemprov, khsususnya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, prioritas lain yang harus dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali adalah pembangunan ekonomi dengan menitikberatkan pada potensi unggulan yakni pertanian, kelautan dan pariwisata.

"Dalam pembangunan ekonomi itu harus diarahkan pada pemberdayaan petani dan nelayan, karena kalau hanya lebih ditekankan pada keterlibatan pengusaha, kontribusinya terhadap petani dan nelayan secara keseluruhan sangat kurang," katanya.

Nurdin Muhammad juga melihat sektor pendidikan dan kesehatan sebagai sektor yang menjadi prioritas dari gubernur dan wakilnya dalam lima tahun ke depan, karena kedua sektor itu di Malut masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Untuk sektor pendidikan misalnya, menurut dia hasil ujian nasional tingkat SMP dan SMA sederajat di Malut setiap tahunnya selalu berada diurutan terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia, yang menjadi bukti betapa tertinggalnya sektor pendidikan di Malut.

"Infrastruktur transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara harus juga menjadi prioritas dari pemimpin Malut yang baru, karena kondisi di Malut masih tertinggal, terutama kalau dikaitkan dengan semakin tingginya mobilitas masyarakat dan pelaku usaha di daerah ini," katanya.

Ia menambahkan, hal lain yang tidak boleh dilupakan Gubernur Abdul Gani Kasuba sebagai petahana dan wakilnya yang merupakan mantan Bupati Halmahera Tengah dua periode adalah menyatukan kembali semua elemen masyarakat di Malut yang sempat terbelah saat pilkada Malut 2018 silam. (ant)