Pembentukan Tim Kemenkopolhukam Dinilai Aneh

Pembentukan Tim Kemenkopolhukam Dinilai Aneh
Foto: Net

INILAH, Jember - Pembentukan tim oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, menyusul riuhnya kontroversi terhadap hasil dan proses pemilu 2019, dinilai tidak tepat.

Dalam situs polkam.go.id, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan membentuk tim yang akan membantu kementerian itu untuk meneliti hingga mendefinisikan kegiatan yang melanggar hukum. Salah satu yang dipantau adalah media sosial yang kerap menyuarakan people power atau aksi massa rakyat.

"Seharusnya negara bertugas mendinginkan suasana. Bukan kemudian meningkatkan suasana panas. Nah, pembentukan tim ini cenderung ke arah sana: membuat suasana lebih panas, bukan lebih dingin," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Feri Amsari.

Feri mengatakan, tugas Menko Polhukam hanya mengoordinasi lembaga yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan.

"Fungsinya agar seluruh proses tertata. Masing-masing lembaga dan kementerian mungkin punya langkah berbeda, itu yang mau ditata," kata Feri.

"Aneh kalau kemudian Menko Polhukam membentuk tim sendiri untuk menilai tindakan, perbuatan orang yang dilindungi konstitusi. Kalau ada perbuatan, ucapan, tindakan yang melanggar aturan hukum atau aturan konstitusi ya ada proses lembaganya. Kalau dia pidana bisa polisi dan kejaksaan. Kalau ada ucapan di media sosial, ada Kementerian Informasi."

"Kenapa kemudian Menko (Polhukam) melakukan tindakan executive order sendiri? Ini tidak tepat sama sekali tindakan Pak Wiranto itu. Langkah-langkah itu terlihat sangat terburu-buru dan emosional," kata Feri.

Tindakan itu dinilai dapat memperkeruh suasana, karena bisa dimanfaatkan kelompok tertentu bahwa pemerintah berupaya mengebiri kebebasan hak konstitusional warga, sehingga kemudian suasana semakin panas.

"Saya pikir, tanpa dibentuk tim ini, sudah ada lembaga-lembaga yang mengawasi tindakan, ucapan, perbuatan figur atau kelompol tertentu untuk diwaspadai agar tidak mengganggu hak orang yang lebih besar. Aneh kalau kemudian malah dinyatakan begitu," tandasnya. (beritajatim)

Loading...