Warga Pulo Geulis Desak Bima Arya Teken Kontrak Politik

Warga Pulo Geulis Desak Bima Arya Teken Kontrak Politik
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya bertemu dengan masyarakat Pulo Geulis di aula Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (14/5/2019) siang. Hasilnya orang nomor satu di Kota Hujan ini diminta membuat kontrak politik program naturalisasi Ciliwung yang menegaskan tidak menggusur ataupun merelokasi warga Pulo Geulis.

Salah satu warga Pulo Geulis Adang menuturkan, Wali Kota Bogor Bima Arya sebaiknya datang ke Pulo Geulis dan membuat kontrak politik bahwa program-program Pemkot Bogor tidak akan menggusur atau mengubah Pulo Geulis. Kontrak politik dibuat agar warga merasakan ketenangan karena ada komitmen Wali Kota sebagai orang tua masyarakat Kota Bogor.

"Sebaiknya dijelaskan langsung ke warga Pulo Geulis dan menegaskan tidak ada penggusuran ataupun relokasi dari warga," ungkapnya.

Warga RW 04 Pulo Geulis Kelurahan Babakan Pasar Hamzah mengatakan, awal mula munculnya penandatanganan kontrak politik di Vihara Pulo Geulis karena kesimpangsiuran informasi. Warga menyangkan tidak adanya koordinasi dari pihak Pemkot Bogor.

"Informasinya ada penggusuran karena penataan, ternyata Pak Wali menyatakan tidak akan ada penggusuran dengan kontrak politik hitam di atas putih. Penataan tidak akan merugikan warga Pulo Geulis. Kalau untuk mempercantik, kami serahkan kepada warga," tuturnya.

Sementara itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada kesalahan komunikasi dan persepsi tentang pembangunan rusunawa Pulo Geulis. Dirinya memastikan tidak ada penggusuran, karena pembangunan harus mendahulukan kepentingan warga. 

"Saya jamin tidak akan ada penggusuran. Pembangunan nanti akan ada proses yang melibatkan warga yang harus didengar, dimuliakan," ungkap Bima.

Bima menegaskan, penataan Pulo Geulis untuk meningkatan kualitas hidup warga, seperti pembangunan MCK, Ipal, septic tank, dan pengelolaan sampah. Kemudian manusianya diberdayakan dengan membuat UMKM, permodalan, akses usaha.

"Program ini sudah sering disosialisasikan. Hanya salah paham. Saya tiap Minggu sering ke sini bicara bahwa akan ditata dan dibangun. Penataan rumah di bantaran sungai pasti mendengarkan masukan warga. Kami tidak memaksakan konsep," pungkasnya. (Rizki Mauludi)