Menteri Ekonomi Jokowi Wajib Pro Petani

Menteri Ekonomi Jokowi Wajib Pro Petani
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati (inilah.com)

INILAH, Bandung-Di penghujung pemerintahan, tersiar kabar bahwa Presiden Joko Widodo berniat merombak kabinet alias reshuffle. Sejumlah menteri sektor ekonomi dalam bidikannya.

Informasinya, presiden ingin mereshuffle kabinet dalam waktu dekat agar bisa langsung bekerja di periode kedua pemerintahannya. Sejumlah harapan disampaikan pengamat termasuk kalangan petani terhadap sosok menteri pertanian.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (14/5/2019), menilai kinerja kementerian pertanian perlu lebih ditingkatkan. Orientasinya haruslah demi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pangan dalam arti luas mengalami kemunduran, baik dari efektivitas dan efisiensi, jangan hanya bicara besaran importasi pangan tapi kesejahteraan petani ini sangat menjauh. Pertanian menjadi salah satu sektor yang paling mundur," ujar Enny.

Enny mengatakan, Menteri Pertanian ke depan, haruslah sosok pro petani. Konsepnya harus mampu memberikan insentif ekonomi kepada petani. Sehingga petani bisa tumbuh dan sejahtera.

"Jelas saja masyarakat semakin enggan jadi petani, jangankan masalah prestise (kebanggan) insentif ekonomi saja tidak ada. Kalau sektor pertanian ditingggalkan, lalu masyarakat Indonesia mau makan apa," tukasnya.

Dikatakan Enny, memang pemilihan menteri adalah hak prerogratif presiden. Namun di kemudian hari akan muncul pertanyaan di publik kenapa orang-orang tersebut yang dipilih presiden.

Pada Kabinet kerja 2014-2019, lanjut Enny, sektor produktif di Indonesia, dapat dikatakan menurun terus. Ketersediaan pangan menjadi terus menerus dilanda masalah. Menurutnya, Kabinet Kerja sangat lemah di titik koordinasi.

Sebagai negara agraris, lanjut Enny, seharusnya masalah pangan sudah teratasi dengan baik. Namun yang terjadi adalah kemunduran.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menilai, Indonesia membutuhkan menteri-menteri yang ahli di bidangnya masing-masing. Untuk itu, pemerintah perlu untuk merombak kabinet dan mengisi dengan tokoh mengerti di bidangnya.

"Terutama menteri di bidang ekonomi. Selama 5 tahun Jokowi yang bermasalah dengan ekonomi. Nah, ke depan menteri ekonomi ditempati oleh orang-orang yang layak," kata Ujang, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya, jika tim ekonomi lebih solid dan kinerjanya bagus, Indonesia akan menjadi lebih maju. Dia mencontohkan posisi Menteri Pertanian. Dia minta Presiden memilih tokoh yang paham betul dengan pangan.

"Karena ke depan Indonesia akan bermasalah dengan pangan. Tulang punggung suatu bangsa ya pangan. Siapa yang menguasai pangan akan menguasaia peradaban dan dunia," katanya.

Karena itu, harus dicari yang pakar dan mengerti pangan. Yang lebih penting juga Mentan baru adalah yang bisa memberantas mafia.

Di kesempatan lain, Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai pengembangan sumber daya manusia petani serta pembangunan kelembagaan bagi petani belum menjadi titik perhatian serius pemerintah. Karena itu dia berharap menteri pertanian baru harus yang memahami soal pengembangan SDM petani dan organisasi tani.

"Tentu soal kabinet itu hak prerogatif presiden, tetapi siapa yang cocok? Tentu haruslah orang yang memahami soal pengembangan petani dan kelembagaanya," kata Henry Saragih.

Selama ini, kata Henry, kementerian pertanian belum menyentuh soal SDM petani dan kelembagaan. "Masih kurang, belum menjadi titik perhatian," paparnya.

Pengembangan SDM yang dimaksud Henry ialah bagaimana meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani. Dia mencontohkan misalnya dengan mendorong petani mengembangkan benih lokal, kemudian meningkatkan pupuk organik secara mandiri serta pengembangan penguasaan teknologi-teknologi pedesaan.

Menurur Henry, sudah ada insiatif-inisiatif dari kelompok-kelompok tani untuk pembangunan SDM. "Tetapi, harus juga pemerintah ikut mendorong, untuk ikut meningkatkan pengetahuan petani," paparnya.

Kelembagaan petani yang harus didorong ialah koperasi. Dia mengatakan, di periode lalu, soal koperasi juga belum banyak didorong pemerintah. Padahal, kata, Henry, koperasi merupakan wadah vital bagi perekonomian petani. (inilah.com)