Ajang Komunikasi Pemprov, Pemkab dan Masyarakat

Ajang Komunikasi Pemprov, Pemkab dan Masyarakat
Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum dalam kegiatan safari ramadan di Kabupaten Bogor. (Reza Zurifwan)

INILAH, Cibinong- Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum terus melanjutkan kegiatan safari ramadan seperti yang dilakukan para pendahulunya.

"Safari ramadhan ini tradisi yang baik jadi wajib lanjutkan atau istiqomahkan karena kalau itu dilaksanakan maka InsyaAllah ini mendapatkan 1.000 barokah," kata Uu kepada wartawan di Masjid Baitul Faidzin Cibinong, Kamis (16/5).

Politisi PPP ini menerangkan giat safari ramadan dimanfaatkan jajarannya untuk menyambungkan komunikasi antara Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor dengan masyarakat.

"Informasi itu harus sempurna karena kalau informasi setengah-setengah bisa menjadi fitnah yang menurut Hadist Nabi Muhamnad SAW dinilai lebih kejam dari pada pembunuhan," terangnya.

Kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati atau Wakil Bupati Bogor, Uu mengajak berkolaborasi dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

"Kami ingin kebersamaan dan kolaborasi agar Jawa Barat semakin kuat, Gubernue-Wakil Gubernur Jawa Barat kan tidak punya wilayah karena yang punya ialah Bupati-Wali Kota hingga kita harus menyesuaikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antaea Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota," papar Uu.

Mantan Bupati Tasikmalaya ini yakin dengan sesuainya RPJMD antara Pemprov dengan Pemkab maka pembangunan di Jawa Barat bisa semakin maksimal walaupun total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita tidak sebesar daerah lain (DKI Jakarta).

"Kepala daerah harus mengawal jangan ada yang 'menyelonong' dan tolak aspirasi masyarakat yang  tidak sesuai RPJMD, taatilah E Planning dan E Budgeting. APBD kita walaupun saalit (kecil) tetapi harus bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Uu Ruzhanul Ulum melanjutkan jajarannya juga memberikan bantuan kepada pesantren dan santri salafiyah yang tidak tercover oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan.

"Agar memaksimalkan bantuan ini kami akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Pesantren, kalau hibah tahun ini dapat tahun depan tidak boleh dapat hingga kalau ini masuk APBD maka kami akan memberikan bantuan kepada pesantren, santri dan kyai tanpa harus mengajukan proposal," lanjut Uu. (Reza Zurifwan)