Satu Minggu Jelang Lebaran Belum Beri THR, Perusahaan Siap Kena Sanksi

Satu Minggu Jelang Lebaran Belum Beri THR, Perusahaan Siap Kena Sanksi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan imbauan kepada perusahaan terkait aturan Tunjangan Hari Raya (THR). Para pekerja/buruh harus sudah mendapatkan THR tersebut paling lambat satu pekan sebelum Idul Fitri. 

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan imbauan kepada perusahaan terkait aturan Tunjangan Hari Raya (THR). Para pekerja/buruh harus sudah mendapatkan THR tersebut paling lambat satu pekan sebelum Idul Fitri. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa mengatakan imbauan tersebut agar seluruh pengusaha bisa membayarkan tepat waktu dengan kesadaran sendiri.

"Maksimal H-7 harus sudah dibayarkan (THR bagi pekerja)," ujar Iwa, Kamis (16/5/2019).

THR merupakan gaji ke-13 yang seharusnya sudah masuk perencanaan keuangan perusahaan, khususnya terkait pengupahan. Ketentuan pembayaran THR H-7 tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Pasal 5 ayat (4) menyebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan ini, akan mendapat sanksi tegas. Ada sanksi administrasi," ucaranya.

Iwa mengutip pasal 10 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR, akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Akan tetapi, sesuai ayat (2), pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja.

Sedangkan berdasarkan pasal 11, pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif. Sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iwa berharap, tahun ini jumlah keluhan terkait keterlambatan ataupun kekurangan pembayaran THR pun tidak terulang, baik dari BUMD/BUMN, maupun perusahaan swasta di wilayah Jabar. Dengan demikian, semua pihak bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman.

"Kadisnakertrans tingkat provinsi bersama dengan kabupaten kota akan melakukan pengawasan dan pantauan di lapangan. Harapannya sih tanpa perlu dipantau semua pelaku usaha menjalankan kewajibannya terkait THR dengan baik," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Ade Afriandi menargetkan seluruh perusahaan di Jabar menunaikan kewajiban membayar THR 2019. Pada tahun 2018 lalu pihaknya menerima 14 laporan dari lima UPTD Pengawas Tenaga Kerja di Jabar. Rata-rata perusahaan tidak membayar THR utuh meski masa kerja pegawainya lebih dari satu tahun. 

Bahkan, kata Ade, di antaranya ada pula yang hanya membayar uang ketupat, di mana besarannya tidak sesuai dengan nilai satu kali gaji pegawai. 

"Kalau berdasarkan Sistem Wajib Lapor Perusahaan secara online dari Kemnaker (WLKP), pada 2018 terdapat 14. 680 perusahaan sedangkan tahun  hingga perhari ini ada 19.549 perusahaan.  Harapan semua perusahaan dapat penuhi kewajiban besaran maupun waktu pemberian THR kepada pekerja/buruh sesuai Permenaker 6/2016 dan SE Menaker RI 2/2019, " ujar Ade.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Adapun pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Selain itu juga pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

"Masih dari surat edaran, besaran THR Keagamaan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah," kata dia. 

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling Iambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Apabila pengusaha terlambat membayar atau tidak membayar THR Keagamaan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, " pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)