Warga Kedung Badak Gugat Korem 061 Rp1 Triliun

Warga Kedung Badak Gugat Korem 061 Rp1 Triliun
Sugeng Teguh Santoso selaku Kuasa Hukum Ramli. (Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor- Seorang warga Kedung Badak menggugat Presiden dan petinggi TNI ke PN Kota Bogor. Korem 061/Suryakencana merasa tindakan sudah benar. Anak prajurit tak boleh duduki rumah dinas.

Pengosongan paksa tempat tinggal Ramli (60) pada 26 Juli 2018 lalu oleh Korem 061/Suryakencana berbuntut panjang. Ramli, warga Kedung Badak, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Bogor. Mereka menuding ada perbuatan melawan hukum dilakukan penguasa. Karena itu, Ramli menggugat Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Pangdam III/Siliwangi, Danrem 061, dan BPN Kota Bogor.

Sugeng Teguh Santoso, kuasa hukum Ramli dari LBH Keadilan Bogor Raya, mengatakan gugatan perdaya diajukan mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan nilai gugatan sebesar Rp1 triliun.

“Kami mengajukan gugatan materil dan immateril. Gugatan materilnya sebesar Rp9 juta dan immateriilnya Rp 1 triliun,” ungkap Sugeng di PN Bogor, Rabu (15/5).

Dia melanjutkan, nilai gugatan sebesar Rp1 triliun tersebut sebagai simbolis rasa kekecewaan yang berat dan dalam perlakuan merendahkan kemanusiaan oleh TNI dan pemerintah. 

Alih-alih menghormati jasa orang tuanya, pemerintah dan TNI malah merampas hak-hak atas hidup dengan representasi perlakuan kekerasan. Selain itu, ada sikap arogansi aparat Korem Suryakencana saat pengosongan atas tempat tinggalnya yang sudah ditempati lebih dari 51 tahun.

“Selain itu status tanah yang ditempati Ramli adalah tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 76. Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) berhak digarap terus menerus oleh warga yang kemudian berasaskan prinsip keutamaan dalam UUPA berhak mendapatkan hak atas tanah. Warga menempati tanah dan membayar pajak, untuk itu TNI tidak memiliki hak atas tanah tersebut,” tegasnya.

Para tergugat, sebutnya, selama ini mengabaikan hak-hak atas hidup warga yang mengakibatkan warga dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Terlebih hal tersebut dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dan Korem tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah.

Dalam provisi gugatannya LBH KBR juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah.
Kapenrem 061/Suryakencana Mayor Ermansyah menyebut pengorongan rumah itu sudah sesuai prosedur dan aturan. Karena itu, gugatan tersebut dia nilai tidak logis.

“Begini, Korem dibilang melakukan perbuatan melawan hukum, sementara tindakan Korem tidak masuk unsur perbuatan melawan hukum,” tegas Ermansyah.

Dia melanjutkan, salah satu contohnya rumah itu rumah Angkatan Darat. Sertifikat rumah ada di Kementerian Pertahanan. “Ini kasualitasnya dimana? Mereka anak pensiunan. Hubungan kausalitas benar ada, tapi dengan orang tuanya sebagai prajurit TNI,” tambahnya.

Ia menjelaskan, dihitung nilai rumah dari penggugat sekitar Rp200 juta, tidak mungkin Rp1 triliun. Ada peraturan dari Permenhan Nomor 31 tahun 2005 tentang perumahan negara yang ada di poinnya menyebutkan bahwa anak prajurit tidak berhak menduduki rumah dinas.

“Karena prosedur, kami menyampaikan dahulu ke Kodam III/Siliwangi. Kami sudah lakukan sesuai prosedur. Juga proses penertiban, pemanggilan pertama, kedua dan ketiga. Hingga ada mediasi, tidak ada yang kami abaikan. Sudah sesuai pelaksanaan waktu itu,” pungkasnya. (Rizki Mauludi)