Disindag Jabar Soroti Rantai Distribusi Bawang Putih

Disindag Jabar Soroti Rantai Distribusi Bawang Putih
Foto: Doni Ramdhani

INILAH, Bandung - Hingga kini, harga bawang putih di Kota Bandung masih di atas ketentuan pemerintah sebesar Rp35 ribu/kg. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Jabar  mengatakan, di pasar tradisional harganya berkisar Rp45-50 ribu/kg.

Untuk itu, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Bismark akan berkoordinasi dengan Tim Satgas Pangan Jabar. 

Menurutnya, harga komoditas tersebut seharusnya tidak elebihi dari Rp35 ribu/kg. Sebab, komodistas bawang putih impor telah masuk dan digelontorkan ke berbagai daerah termasuk Jabar.

“Untuk bawang putih, sebenarnya pasokannya banyak. Tapi sepertinya jalur distribusi masih belum lancar. Untuk itu kita akan berkoordinasi dengan Tim Satgas Pangan Jabar siapa distributornya,” kata Bismark saat sidak di Pasar Ancol, Kota Bandung, Rabu (15/5/2019).

Dia pun mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying. Pasalnya, aksi itu akan memicu tingginya harga bawang putih di tingkat pasar. Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan menggelontorkan bawang putih impor dan melakukan sejumlah operasi pasar di Kota Bandung. Operasi pasar menetapkan harga bawang putih sebesar Rp25 ribu/kg diharapkan harga di tingkat pengecer tak lebih dari Rp35 ribu/kg.
 
Disinggung mengenai komoditas bawang merah, Bismark mengaku kondisi justru terbalik. Di tingkat pasar, tren harganya justru menurun. Selain itu, untuk bawang merah tersebut tidak terdapat harga eceran tertinggi (HET). Demikian halnya dengan komoditas daging yang pasokan dan harganya relatif stabil dan aman.

Usai sidak di pasar tradisional, Tim Terpadu yang terdiri dari Disindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bea Cukai, dan Polda Jabar bergerak ke sejumlah pasar modern.

Di ritel modern itu, pihaknya masih menemukan sejumlah barang dagangan yang tidak mencantumkan masa kedaluarsa. Selain itu, beberapa produk industri masih ada yang tidak membutuhkan kode standar nasional Indonesia (SNI).

“Untuk barang dagangan yang tidak ber-SNI itu, kita mengimbau pengelola ritel modern untuk menarik produk dari rak pajang,” ujarnya.