Mei dalam Konteks Sejarah Politik Indonesia

Mei dalam Konteks Sejarah Politik Indonesia
Ilustrasi/Net

INILAH, Jakarta- Bulan Mei seharusnya membuka mata dan hati seluruh rakyat Indonesia. Terjadi dua peristiwa sangat penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) berkewajiban memenuhi kewajibannya untuk mengumumkan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada 17 April 2019. Pada saat itu, berlangsung pula pemilihan anggota DPD, DPR, serta DPRD provinsi, kota serta kabupaten. Untuk pertama kalinya dilakukan pemilihan serentak bagi presiden- wakil presiden serta calon-calon anggota legislatif.

Sementara itu, jauh sebelumnya, pada 21 Mei tahun 1998, juga terjadi peristiwa yang amat penting, yaitu turunnya Presiden Soeharto setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Soeharto kemudian menunjuk Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Kepala Negara. 

Peristiwa langka itu terjadi terutama karena telah terjadi demonstrasi besar- besaran terhadap jenderal berbintang lima tersebut, karena rakyat menganggap telah terjadi tindakan-tindakan yang melawan hukum selama masa pemerintahan Soeharto. Habibie menjadi Wakil Presiden sejak bulan Oktober tahun 1997.

Habibie yang merupakan ahli konstruksi pesawat terbang pada Oktober 1999 jatuh dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kemudian Gus Dur diganti oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan seorang politisi. T

ampuk kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lagi-lagi beralih kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhirnya sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2019, Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia.

Walaupun KPU baru akan mengumumkan hasil Pilpres pada 22 Mei mendatang, hasil Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU menunjukkan untuk sementara pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih unggul pada kisaran 56,2% jika dibandingkan dengan pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang meraih 43,7%.

Jatuhnya Soeharto dan kemungkinan besar bakal tetap bertahannya Joko Widodo yang sebelumnya didampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan bakal digantikan oleh Ma’ruf Amin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa bulan Mei wajib dikenang sebagai saat-saat yang amat penting dan bersejarah oleh seluruh lapisan bangsa ini.

Rakyat juga harus menyadari bahwa presiden pertama Bung Karno, Soeharto, kemudian BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Joko Widodo mempunyai jasa besar terhadap rakyat. Bangsa dan NKRI. Mereka semua adalah manusia- manusia biasa yang tidak akan luput dari kekurangan, kelemahan serta kealpaan sehingga pantas diimaafkan kekurangan dan kelemahannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan siap memaafkan para pemimpinnya.

Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo haruslah tetap dikenang sebagai presiden-presiden yang memainkan peran yang amat besar bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Joko Widodo yang akan berakhir masa pemerintahan pertamanya pada Oktober mendatang dan dilanjutkan masa pemerintahannya hingga Oktober 2024 kemungkinan besar tidak bakal dikritik, dikecam atas berbagai kelemahan dan kekurangannya hingga Oktober lima tahun lagi.

Tapi bisa saja lima tahun mendatang, dia bisa “diomongin”, dikecam atau bahkan dimaki-maki atas tindakannya selama menjadi kepala pemerintahan seperti halnya para presiden pendahulunya.

Tugas berat
Joko Widodo baru-baru ini telah menegaskan dia tidak mempunyai beban yang berat untuk menghadapi pemilihan presiden pada tahun 2024 karena tidak mempunyai hak lagi untuk mencalonkan diri. Seorang warga negara Indonesia hanya diberi hak sebanyak-banyaknya dua kali menjadi kepala negara. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi orang akan puluhan tahun menjadi kepala negara seperti halnya Bung Karno dan Soeharto.

Soekarno dan Soeharto menjadi presiden puluhan tahun haruslah dianggap sebagai kesalahan sejarah Bangsa Indonesia, yang tidak boleh terulang lagi. Cukup mereka saja yang menjadi contoh bagi bangsa Indonesia saat ini dan pada masa mendatang agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan fatal tersebut.

Mantan wali kota Surakarta dan juga mantan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini mempunyai waktu mulai Mei sampai dengan tanggal 20 Oktober untuk memilih, merenungkan para calon menterinya bersama Ma’ruf Amin sehingga benar-benar menjadi pemimpin kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian yang sesuai dengan harapan rakyat.

Harapan masyarakat Indonesia terutama adalah mereka para pemimpin itu tidak menjadi koruptor ataupun membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungannya masing- masing. Rakyat Indonesia sudah sangat sering melihat betapa banyak pejabat ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mencuri uang rakyat miliaran rupiah.

Padahal uang negara itu bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan atau bahkan meningkatkan kemakmuran orang-orang di Tanah Air. Masih begitu banyak warga yang harus pontang-panting mencari uang hanya untuk mengisi perut bersama istri, suami hingga anak-anak mereka setiap harinya.

Belum lagi, untuk membiayai kontrakan atau rumah sewaan mereka. Masih tingginya biaya pendidikan apalagi di lembaga swasta yang semakin “mencekik leher” semakin menambah beban para orang tua.

Karena itu, walaupun pasti Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sudah memikirkan berbagai strategi, rencana hingga kegiatan operasional untuk lima tahun mendatang, masyarakat tetap berhak menginginkan agar semua rencana tu benar- benar menyentuh kehidupan masyarakat sehingga tidak terdengar adanya proyek “mercu suar” atau hanya demi “asal bapak senang”.

Tantangan dan godaan bangsa Indonesia pada masa mendatang sama sekali tidak berkurang apalagi negara- negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia serta Singapura semakin maju dan hebat sehingga bangsa Indonesia harus pula semakin gagah dan perkasa. (*)