Sejumlah Rekomendasi Warnai Paripurna LKPJ Wali Kota Bandung 2019

Sejumlah Rekomendasi Warnai Paripurna LKPJ Wali Kota Bandung 2019

INILAH, Bandung,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bandung memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung 2018. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna LKPJ di Gedung DPRD Kota Bandung, Jl. Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (15/5/2019).

Disamping rekomendasi, Dewan juga menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Pemkot Bandung dalam realisasi pendapatan daerah yang mencapai 95 persen. Yakni dari target pendapatan daerah Rp6,85 triliun dengan realisasi Rp5,93 triliun.

Ketua DPRD Kota Bandung, Isa Subagja mengatakan, rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Bandung tahun 2018 terbagi pada Pendapatan, belanja, dan urusan. Pihaknya memberikan beberapa rekomendasi.

Menurut Isa, DPRD memberikan apresiasi badan pengelolah pendapatan daerah yang telah dapat mempertahankan target penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak yang rata rata capaian penerimaan diatas 95%. Meskipun penerimaan pendapatan reklame masih rendah karena hanya mencapai 10,11%.

Terkait pendapatan daerah, Dewan juga meminta Pemkot Bandung untuk melakukan upaya-upaya identifikasi, penggalian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi yang ada baik melalui kerjasama dengan pihak berkompeten maupun perguruan tinggi secara berkala dan berkesinambungan.

"Masih rendahnya penerimaan pendapatan reklame yang hanya mencapai 10,11% pada tahun 2018 diakibatkan  karena  penarikan pajak didasarkan pada reklame yang berizin(by  izin) sedang lost potensi pajak reklame diakibatkan karena penarikan pajak di dasarkan pada reklame yang berizin(by izin)dan masih adanya pembiaran atas maraknya reklame tidak berizin sedangkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 mengatur  penarikan pajak termasuk reklame tidak didasarkan pada izin tapi pada penggunaan ruang publik. Sehingga perlu ada perubahan paradigma penagihan pajak reklame serta koordinasi antar OPD terkait untuk melakukan penertiban reklame tidak berizin," ungkap Isa.

Dia menambahkan, DPRD juga Pemkot Bandung meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pasalnya, realisasi di tahun 2018, masih sangat rendah penerimaan dari sektor tersebut. Hal itu tak lain karena kurang baiknya tata kelola yang dilakukan selama ini.

Lebih lanjut Isa menambahkan, terkait dengan rekomendasi lainnya, Dewan juga memberikan rekomendasi terhadap 24 urusan dari 35 urusan pemerintah daerah. Seperti urusan pendidikan misalnya. Pada urusan pendidikan realisasi anggaran terserap 86,76% yang hal ini menunjukan masih lemahnya perencanaan serta kurang akuratnya standar satuan harga yang ditetapkan di  e- Budgeting.  Untuk itu lanjut Isa, Disdik diminta agar memperkuat sistem perencanaan program dan kegiatan dengan menetapkan standar satuan harga sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan selalu dilakukan Update.

"Grand Design yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan agar terus di aktualisasikan dengan mencakup aspek-aspek efektivitas daya serap alokasi  Budget untuk sector pendidikan, peningkatan Profesionalisme guru, kepala  sekolah dan tenaga kependidikan lainya,sistem pembelajaran yang memberdayakansemua potensi peserta didik, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan,pengembangan kurikulum yang mampu menjawab perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi  dalam era global, sitem Evaluasi yang mampu memberdayakan peserta didik,guru dan orangtua peserta didik, ketesediaan sarana-prassrana minimal pendidikan,agar sekolah  dapat menerapkan prinsip Quality Assurance dan total Quality Manajement di bidang pendidikan secara konsisten," ujarnya.

Disamping urusan Pendidikan, DPRD Kota Bandung juga memberikan rekomendasi terhadap 23 urusan lainnya baik itu kesehatan, lingkungan, pertanahan, tenaga kerja, serta pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah tak luput dari perhatian.

Terpisah, Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengapu, Pemkot Bandung akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi para wakil rakyat dalam Sidang Paripurna tentang Rekomendasi DPRD terhadap tersebut.

Menurutnya, seluruh rekomendasi itu penting dan dapat berdampak positif bagi warga Kota Bandung. "Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi dan berterima kasih kepada rekan-rekan anggota dewan yang terhormat yang selama ini dalam LKPJ ini sudah memberikan banyak catatan dan rekomendasi kepada kami," tutur Wali Kota Bandung, Oded M. Danial saat ditemui usai sidang.

Oded mengaku tidak membuat prioritas khusus dalam menanggapi hasil rekomendasi tersebut. Seluruhnya akan ditindaklanjuti bersama jajaran pemerintahan."Semua rekomendasi harus kita sikapi dengan baik," ujarnya.

Pada tahun 2018, Kota Bandung berhasil memenuhi target pencapaian pendapatan daerah sebesar 86,70%. Dari target Rp 6,85 triliun, Pemkot Bandung mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp5,93 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,57 triliun, dana perimbangan sebesar Rp3,32 triliun, serta pendapatan lain yang sah sebesar Rp43,5 miliar.

Di sisi lain, Kota Bandung juga mampu menelurkan program-program pembangunan sumber daya manusia dan penyelamatan lingkungan. Kegiatan subuh berjamaah hingga Kang Pisman menjadi salah satu kekuatan.

Kendati begitu, Oded tak menutup mata terhadap beberapa kondisi yang perlu disempurnakan. Ia tetap membuka saran dan masukan untuk Pemkot Bandung. "Tentu rekomendasi ini wajib bagi kita berupaya untuk menjadikan rekomendasi ini sebagai catatan bagi kami untuk perbaikan. Maka dalam implementasinya saya akan mengadakan rapat internal di Pemkot Bandung seluruh kepala SKPD, akan kami ajak mereka untuk merespon positif rekomendasi ini untuk kita perhatikan agar ke depan menjadi perbaikan," katanya.

 

Loading...