Polemik Tenaga Guru Asing dan Peningkatan Kualitas Guru Indonesia (1)

Polemik Tenaga Guru Asing dan Peningkatan Kualitas Guru Indonesia (1)
Ilustrasi (Net)

Pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani beberapa waktu lalu, menjadi viral dan memicu polemik. Perbincangan media sosial pun diramaikan terkait pemberitaan tersebut.

Sebagian masyarakat bereaksi terakit usulan Puan yang dinilai terlalu mementingkan guru-guru asing daripada mengoptimalkan guru-guru Indonesia yang secara kuantitas, jumlahnya sudah meledak.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim dan Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriawan Salim yang disampaikan dalam sejumlah media.

Bahkan, Ketua Umum PGRI Unifah Rasidi mengatakan bahwa Impor guru asing tersebut mengancam kesatuan, nasionalisme, dan perbedaan budaya.

Akan tetapi, Dudung Nurullah, Ketua Umum PGRI Kota Sukabumi menilai reaksi negatif terhadap usulan Menko Puan sebagai bentuk kesalahpahaman memahami kata impor guru. Kata impor guru menjadi pemicunya.

Menurutnya, hal tersebut juga berkaitan dengan isu politik pascapilpres. Padahal, menurutnya yang dimaksud oleh Puan Maharani adalah mendatangkan guru asing bukan mengimpor.

Puan Maharani sendiri sudah memberikan klarifikasi dan penegasan bahwa pemerintah akan mengundang guru asing bukan impor guru dalam rangka untuk menjadi TOT (training of trainer), memperkuat peningkatan guru Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi pun sudah memberikan penjelasan bahwa maksud pernyataan Puan tersebut bukan hendak mengganti peran  guru Indonesia dengan guru asing. Akan tetapi, mendatangkan tenaga guru asing untuk melatih guru-guru maupun instruktur yang ada di Indonesia atau program TOT.

Jika dilihat secara utuh konteks pembicaraan yang disampaikan Puan Maharani dan memahami gagasan pokok isi pembicaraan, sebenarnya pernyataan Puan Maharani tersebut memang bukan untuk menggantikan peran guru Indonesia.

Akan tetapi, ingin mendatangkan guru asing ahli untuk melatih guru Indonesia. Sebagai bagian dari warga dunia yang tentu kita sebagai bangsa tidak bisa menutup diri dari pergaulan global.

Mendatangkan guru asing ke Indonesia pun sepertinya bukan hal baru dan bahkan sering dilakukan. Tidak ada salahnya kita belajar dari pengajar asing jika memang dapat meningkatkan kualitas guru Indonesia.  

Akan tetapi persoalannya, apakah dengan mendatangkan guru asing tersebut dapat menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia yang begitu kompleks? Haruskah hal tersebut menjadi prioritas dalam pendidikan kita? Efektifkah program tersebut jika dilaksanakan?

Dapatkah program tersebut menyentuh seluruh guru Indonesia secara merata baik di kota dan pelosok? Benarkah akar permasalahan pendidikan di Indonesia terdapat pada pendidiknya atau gurunya? 

Munif Chatib, seorang pakar pendidikan yang terkenal dengan konsep “Sekolahnya Manusia”  menyatakan bahwa kualitas suatu bangsa itu dapat diukur dari pendidikannya. Sebuah bangsa yang fokus terhadap perbaikan pendidikan, terbukti meningkatkan pendapatan per kapita negaranya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bahkan kesehatan masyarakat pun ikut terjamin. 

Munif Chatib juga menjelaskan salah satu ciri pendidikan berkualitas yaitu konsisten terhadap pelatihan guru yang berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan pernyataan Puan Maharani, sebenarnya pernyataan Puan tersebut logis.

Artinya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di suatu bangsa kita butuh belajar dari orang yang lebih ahli. Bahkan para pendiri bangsa ini pun mereka mendapatkan pendidikan dari orang asing.

Akan tetapi, pelatihan yang dilakukan tersebut akankah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas bangsa? Program peningkatan kualitas guru sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, misalnya program sertifikasi guru baik bagi guru PNS maupun honorer.

Akan tetapi, upaya sertifikasi guru dinilai belum menjamin naiknya profesionalisme guru. Kemudian pemerintah juga mengadakan program Guru Pembelajar yang dilanjutkan dengan program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).

Hal tersebut juga belum berlaku merata pada seluruh pendidik. Pendidik sendiri berpendapat bahwa program tersebut kurang berdampak pada perbaikan mengajar di kelas. Program PKB masih berlanjut, hanya dalam pelaksanaannya diserahkan pada daerah masing-masing. Patut disayangkan, jarang sekali dinas pendidikan yang menganggarkan kegiatan tersebut di dalam komunitas guru.

Pelatihan Kurtilas juga sering dilakukan. Tetapi realitanya, Kurikulum 13 yang sudah dirancang dengan sangat baik secara konsep, dalam interpretasinya secara praktik masih belum sesuai dengan harapan.

Tugas dan peran pokok guru dalam mengajar seperti merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran belum optimal, bahkan bisa disimpulkan jarang guru yang melakukannya karena tidak adanya sistem pembimbingan dan pengawasan secara optimal.

Banyak hal yang secara konsepsi guru menguasai, tapi dalam praktik kesulitan melaksanakannya. Bukan karena guru hendak melalaikan pekerjaan. Akan tetapi, beban mengajar (pertemuan di kelas) pun sudah padat. 

Guru mengajar dalam seminggu lebih dari 30 jam ditambah beban administrasi yang menumpuk. Hal tersebut tentu sulit untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Tumpukkan hasil pembuatan RPP berkarakter, pemenuhan abad ke-21, PPK, HOTS, dan Literasi yang harus tercantum dalam RPP, akhirnya hanya berupa tumpukkan kertas berlembar-lembar yang memboroskan sumber daya alam kita tanpa berfungsi dengan semestinya.

Bukti fisik dari semua program itu hanya menjadi artefak bisu, tanpa dilaksanakan oleh guru dalam kelas. Padahal perencanaan dalam mengajar merupakan komponen penting untuk mencapai tujuan.

Mendidik siswa dibutuhkan perencanaan yang matang, proses yang baik, dan evaluasi yang terukur dan berkelanjutan. Untuk dapat menyelesaikan tugas  tersebut guru butuh waktu untuk “bernapas”, berpikir, merefleksikan diri, dan kembali merencanakan.

Bukan kerja ngebut tanpa jeda. Setelah kewajiban A, harus B, lalu C. Semua idealisme yang ingin dicapai pemerintah terkait peningkatan pendidikan pun menjadi buyar, sulit diukur, dan hanya terlukis indah dalam bukti fisik yang penuh rekayasa.

Sistem evaluasi sekolah seperti rapor mutu, monitoring, dan evaluasi pengawas, program akreditasi pun hanya menjadi program yang cenderung dipaksakan. Guru-guru disibukkan dengan pemenuhan tersebut tanpa melaksanakan tugas pokok yang utama secara maksimal.

Guru Indonesia sebenarnya sudah bekerja keras dan tentu saja berkualitas. Gairah guru untuk terus belajar dan menciptakan inovasi dalam pendidikan semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya program Literasi dan Tantangan Membaca.  

Para guru pegiat literasi tersebut, banyak mencurahkan waktunya untuk membumikan gerakan membaca. Sekarang penerbit indi pun mulai menjamur untuk menampung gairah menulis para guru. Mereka pekerja keras, ada keinginan terus belajar. Akan tetapi, tidak semua guru memiliki gairah yang sama. Bersambung ….

*) Ema Damayanti

Guru Bahasa Indonesia SMPN 2 Cililin, Narasumber Nasional Program PKB Kemendikbud RI, saat ini sedang menempuh studi magister Pendidikan Bahasa Indonesia di  IKIP Siliwangi Cimahi.