KPU Sahkan Jokowi Presiden, BPN Prabowo Menolak

KPU Sahkan Jokowi Presiden, BPN Prabowo Menolak
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) berjabat tangan. (Antara Foto)

INILAH, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi pemenang pemilu presiden 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari WIB.

Pengesahan diumumkan KPU usai menuntaskan rekapitulasi nasional. "Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU.

KPU menetapkan hasil pemilu presiden dalam Keputusan Nomor 987 dengan rekapitulasi secara nasional di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

Kemudian, jumlah suara sah nasional sebesar 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Sementara, jumlah suara sah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Setelah itu, Ketua KPU Arief Budiman membacakan keputusan hasil rekapitulasi nasional Pilpres, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPD RI.

Arief langsung mengetok palu tanda penetapan hasil rekapitulasi yang dihadiri seluruh komisioner KPU, Ketua Bawaslu Abhan dan semua anggota Bawaslu.

Selain itu, saksi dari partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf juga hadir I Gusti Putu Artha dan dua orang saksi dari Prabowo-Sandi yakni juru debat BPN Ahmad Riza Patria dan Aziz.

Di sisi lain, BPN Prabowo-Sandi tetap menolak penetapan KPU. "Bahwa kami, saya Azis Subekti dan sebelah saya Didi Hariyanto sebagai saksi dari BPN 02 menyatakan menolak hasil Pilpres yang telah diumumkan," kata Azis.

Menurut dia, pihaknya melakukan penolakan hasil rekapitulasi nasional pemilu presiden karena menganggap terdapat kecurangan dan kebohongan terkait pemilu presiden 2019.

"Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak menyerah untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan kesewenang-wenangan, untuk melawan kebohongan dan untuk melawan tindakan tindakan apa saja yang akan mencederai demokrasi," ujarnya. (inilan.com)