PNS Kabupaten Bogor Dilarang Menerima Parsel dan Menggunakan Mobil Dinas

PNS Kabupaten Bogor Dilarang Menerima Parsel dan Menggunakan Mobil Dinas
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin menanggapi positif surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isinya, para pimpinan instansi dilarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dan menerima parsel menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat surat edaran untuk disampaikan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"PNS kan udah dapat THR dan gaji ke ke-13 sehingga tidak boleh menerima parsel. Sementara, untuk pengunaan mobil dinas untuk keperluan mudik juga dilarang atas saran KPK. Saya akan buat surat edaran agar para PNS di Kabupaten Bogor melaksanakan larangan KPK ini," kata Ade, Selasa (21/5/2019).

Ketika ditanya apakah ada sanksi jika larangan menggunakan mobil dinas itu dilanggar, dia mengaku masih akan merumuskannya dengan SKPD terkait.

"Poin-poin aturan dan sanksi baru akan dirumuskan bersama SKPD terkait, tunggu saja nanti," sambungnya.

Sementara itu, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Iman Budiana mengaku akan melaksanakan perintah namun hingga kini Ia belum menerima surat edaran tersebut.

"Kami siap melaksanakan perintah namun perlu banyak pertimbangan karena harus ada lahan atau tempat parkir yang luas untuk memarkir 500 unit lebih mobil dinas tersebut," ucap Iman.

Diaa menjelaskan, sejauh ini Pemkab Bogor belum menyiapkan anggaran untuk memusatkan parkir dan penjagaan mobil dinas, hingga jika pun harus diparkir itu tanggung jawab masing-masing SKPD.

"Mungkin jika aturan itu dilaksanaka kami kembalikan ke SKPD masing-masing, karena kami hanya mencatat aset sementara tanggung jawab mobil dinas ada di SKPD masing-masing lalu SKPD menguasakan tanggung jawab kerusakan ringan dan kehilangan mobil dinas tersebut ke masing-masing pengguna," jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK menyatakan jajarannya mengingatkan pada para pimpinan instansi lembaga agar secara tegas melakukan pelarangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi baik itu untuk pentingan pribadi selama Ramadan dan Lebaran ini ataupun untuk kepentingan pribadi misalnya digunakan untuk mudik.

KPK menerbitkan surat edaran tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956 GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tersebut pada pokoknya mengimbau agar pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi terkait hari raya Lebaran.

Febri memaparkan harus dipisahkan secara tegas antara aset-aset negara atau aset aset daerah yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat ataupun pegawai negeri tersebut. (Reza Zurifwan)