Ade Yasin :  Lahan Sawah Jangan Dijadikan Pasar Tenjolaya !

Ade Yasin :  Lahan Sawah Jangan Dijadikan Pasar Tenjolaya !
(Reza Zurifwan)

INILAH, Tenjolaya- Bupati Bogor Ade Yasin meminta tim pengadaan dan pembebasan tanah kecamatan agar tak menggunakan lahan sawah untuk Pasar Tenjolaya.

"Pemkab Bogor berencana membangun Pasar Tenjolaya dan saya minta lahan tersebut bukan lahan sawah dan harus strategis karena Pemkab Bogor memiliki program lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan jangan sampai Pasar Tenjolaya aksesnya sulit hinggga nanti sepi karena ongkosnya mahal," pinta Ade kepada wartawan, Rabu (22/5/2019).

Selain bukan sawah dan strategis, alumni Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) ini juga berharap lahan untuk dibangun Pasar Tenjolaya tersebut merupakan milik pemerintah.

"Kalau ada lahan milik pemerintah maka kita prioritas dan maksimalkan namun yang terpenting lahannya strategis agar biayanya tidak terlalu besar, tapinkalau tidak  strategis maka kita rencanakan untuk pembebasan lahan," harapnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor Dace Supriyadi mengaku menunggu pengadaan lahan sebelum menganggarkan pembangunan Pasar Tenjolaya.

"Kalau lahannya udah ada di tahun 2019 ini maka baru tahun 2020 Disdagin akan membangun Pasar Tenjolaya, kami menyarankan minimal luas lahan pasar tersebut sebesar 3.000 meter persegi," kata Dace.

Camat Tenjolaya Ishak Mauri menjelaskan hingga saat ini pihaknya sudah memiliki satu usulan lahan seluas 15.000 meter persegi untuk dijadikan Pasar Tenjolaya dan Sub Terminal Tenjolaya.

"Calon lahan Pasar dan Sub Terminal Tenjolaya tersebut itu ada di Desa Tapos Satu, lahan tersebut milik warga sekitar bernama Nugraha dan Dinas Perhubungan (Dushub) sudah meninjau lahan tersebut dan hasilnya dinyatakan layak," jelas Ishak.

Mantan Kabag Ops Dishub ini melanjutkan setelah lahan tersebut dibebaskan maka jajarannya menyerahkan pembuatan Detail Enginering Design (DED) ke Disdagin dan Dishub Kabupaten Bogor.

"Tak hanya DEDnya saja yang akan kami serahkan ke dinas terkait tetapi juga penawaran harga yang akan kita serahkan ke tim apraisal, hal ini dilakukan sesuai prosedur dan menghindari dugaan konflik kepentingan," lanjutnya. (Reza Zurifwan)