Kali Ini, 39 Bidang di Desa Kopo Dibebaskan LMAN

Kali Ini, 39 Bidang di Desa Kopo Dibebaskan LMAN
(Reza Zurifwan)

INILAH, Cisarua- Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN), BBWS Ciliwung Cisadane dan Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Bogor kembali membebaskan 39 bidang di Desa Kopo, Cisarua dengan total anggaran Rp 30 milyar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanah BBWS Ciliwung-Cisadane Muhammad Lukman mengatakan dengan tambahan 30 bidang di Desa Kopo yang dibebaskan pada hari ini, presentase bidang yang sudah dibebaskan jumlahnya mencapai 78 persen.

"Dengan dibebaskannya 141 bidang di Desa Gadog kemarin dan 30 bidang di Desa Kopo hari ini, maka total bidang yang dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) mencapai 78 persen," kata Lukman kepada wartawan, Jumat (24/5).

Alumni Univetsitas Sudirman  ini menerangkan dengan dibebaskan bidang di Desa Kopo maka pembebasan bidang selanjutnya, baik untuk Bendungan Ciawi (Cipayung) maupun Bendungan Sukamahi akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idhul Fitri 1440 Hijriyah.

"Karena pemberkasan sertifikat tanah belum selesai maka pembebasan lebih dari 100 bidang di Desa Sukamahi, Desa Gadog dan Desa Sukakarya akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idhul Fitri atau bulan Juni mendatang," terangnya.

Lukman menjelaskan belum selesainya pemberkasan sertifikat tanah penyebabnya didominasi karena masih ada sengketa kepemilikan bidang seperti ahli waris yang berebut hak kepemilikan.

"Di Desa Sukakarya dan Desa Cipayung itu ada lebih dari lima bidang yang kasus kepemilikan bidangnya bersengketa karena ahli warid saling berebut hak kepemilikan, karena kasusnya belum selesai maka pemerintah menitipkan uang pemberian ganti ruginya ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong atau menggunakan sistem konsinyasi," jelas Lukman.

Terpisah, Kepala KPN Kabupaten Bogor Agustyarsyah melanjutkan dana pemberian ganti rugi ini sudah tersedia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga kapanpun negara siap membayar uang ganti rugi.

"Setelah evaluasi ternyata kendala pembebasan bidang itu karena surat  kepemilikan bidang yang belum lengkap dan jika  syarat sudah lengkap maka negara akan secepatnya memberikan uang ganti rugi kepada para pemilik bidang," lanjut Agus. (Reza Zurifwan)