Pembangunan Fly Over Martadinata Diprediksi Molor

Pembangunan Fly Over Martadinata Diprediksi Molor
(Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor- Pembangunan fly over di Jalan RE Martadinata senilai Rp97 miliar dipastikan molor. Masih banyak kendala tak teratasi.

Deputi GS RE Martadinata, Rufika mengatakan kendala itu terjadi pada perizinan kepada PT KAI mengenai penurunan Listrik Aliran Atas (LAA). Padahal sejak Maret pihaknya sudah mengurus proses perizinan itu. 

"Termasuk pada pemilik utilitas yakni PDAM dan PLN yang telah memberikan izinnya. Namun tak bisa terlaksana lantaran izin yang tak keluar. Pengurusan pada bulan Maret sehingga baru efektif dikerjakan bulan Mei, sementara perizinan pada PT KAI mengenai LAA yang semula ditargetkan pertengahan Juli selesai rupanya meleset sari perhitungan. Sehingga dipastikan terlambat," ungkapnya pada Minggu (26/5/2019).

Ia menjelaskan, penurunan LAA dilakukan lantaran posisi fly over akan mengenainya. Disisi lain dia berupaya agar pengerjaan kontruksi dapat selesai sesuai target pada 19 Desember 2019. 

"Meski begitu, saya menghindari masa pertambahan waktu. Kalau keterlamabatan karena kami ya kami kena penalty, kalau karena izin dan utilitas itu tidak," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Heru Wisno Wibowo membenarkan terkait keterlambatan pekerjaan proyek senilai Rp97 miliar tersebut. Padahal menurutnya saat ini seharusnya sudah selesai. 

"Seharusnya sekarang sudah sekitar 42 persen. Hal ini membuat kami kembali intensif melakukan komunikasi kepada PT KAI agar proses bisa berjalan baik. Langkah selanjutnya akan melakukan pembahasan kembali," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkapkan, rapat teknis seperti Minggu kemarin perlu dilakukan agar progres pekerjaan fly over Martadinata bisa terpantau dengan baik. Sebab hingga saat ini proses pengerjaannya baru sekitar 35 persen. 

"Harapan Pemkot Bogor pengerjaan bisa tepat waktu pada 19 Desember 2019 semua pekerjaan bisa selesai. Selanjutnya tinggal dilakukan uji kelayakan teknis yang nanti dilakukan oleh kementerian PUPR," tegasnya.

Dedie menekankan, agar harapan itu terwujud, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTJ akan mendukung tahapan-tahapan komunikasi dan koordinasi yang dibutuhkan. 

"Akan didukung oleh BPTJ, dalam hal ini Heru mewakili kemenhub yang akan ikut mengkordinasikan dengan beberapa pihak," pungkasnya.(Rizki Mauludi)