Senjakala Komoditas Alam dan Sabda Energi Bersih

Senjakala Komoditas Alam dan Sabda Energi Bersih
Ilustrasi (Net)

Wajah neraca perdagangan bulan April lalu mengingatkan kembali ketergantungan Indonesia atas suplai alam sulit ditampik. Migas selalu menopang struktur belanja negara (APBN). Sebanyak 20 persen lebih dibuat sanggahan biaya pembangunan.

Lifting migas selalu diperhitungkan dalam asumsi dasar kelola anggaran. Meski terseok-seok mengikuti gejolak harga minyak global, penerimaan migas sejatinya terbilang melejit. 

Setahun lalu, pemasukan migas menembus Rp164 triliun. Bahkan diklasifikasikan sebagai sektor penyumbang PNBP terbesar. Tentu, ini berkat tangan dingin Pemerintah. Kendati, terbantu dengan harga global yang sempat rebound setelah anjlok USD27 per barel di awal tahun 2016. Titik terparah sepanjang 13 tahun terakhir. 

Pemerintah sadar menaruh migas sebagai komoditas strategis. Seiring meningkatnya konsumsi, 1,4 juta barel oil per day (bopd), Indonesia tak lagi menyandang net oil exportir. Pamit teratur dalam anggota OPEC.

Apakah ini kemunduran? Sebuah keniscayaan! Impor bukan hal haram. Penemuan minyak belum tuntas. Demand atas demografi besar tak kenal batas. Asal garis keputusan bisa selaras. Mampu menyerap harga di pasar internasional. 

Gerak sigap lain sudah dilakukan. Kebijakan hulu dibenahi. Antisipasi atas menipisnya cadangan migas. Sistem fiskal baru (Gross Split) hadir. Membenahi ketidakjelasan aturan lama (Cost Recovery) yang berada di titik nadir. 

Sistem lama merongrong keuangan negara. Bayangkan, tahun 2016 kantong negara menipis. Penerimaannya lebih seret. Pengeluaran membengkak sampai USD11,5 miliar. Senasib dengan setahun sebelumnya. Fiskal lama membentuk rezim boros. Minim efisiensi.  

Dulu, pembagian split dan biaya operasi kerap jadi pangkal persoalan. Di sinilah kejeniusan Pemerintah membaca siasat ‘kalkulasi’. Dalam gross split tak muncul lagi dispute cost.

Negara minim risiko operasi. Tapi kendali, penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting hingga pembagian hasil negara masih punya kuasa.

Sistem gross split menjawab apik. Investor beranjak melirik. Data awal Mei 2019, sebanyak 42 kontraktor terjalin kontrak baru. Kas negara kembali sehat dari bonus tanda tangan (signature bonus) sebesar Rp13,5 triliun. Ditambah dana eksplorasi hingga Rp33,6 triliun. Total, USD12,5 miliar investasi migas mengalir ke kantong negara pada 2018.    

Lain minyak, lain gas. Kini, pemanfaatan gas domestik didorong lebih. Jika gas kerap diekspor, kini gencar tak boleh jadi perforator. Proyeksi cadangan gas masih dalam kisaran 20-25 tahun. Cukup waktu manfaatkan peluang.

Maka, kurang tepat bila migas disudutkan sebagai biang defisit transaksi berjalan. Apalagi produk turunan temuan migas berperan sebagai penggerak ekonomi. Industri petrochemical salah satunya. Ketergantungan besar, seperti bahan baju, ada di sana.

Perhitungan produk turunan inilah tak ada dalam komposisi perhitungan neraca perdagangan. Akan lain cerita jikalau tidak mengoptimalkan kebutuhan domestik. Neraca perdagangan tak bakal minus, tapi economic growth bakal mandek. Sebuah pilihan kebijakan.   

Energi fosil adalah berkah sekaligus tanda waspada. Sebagai sumber energi, migas punya masa waktu. Butuh periode 15-10 sejak eksplorasi. Periode kosong inilah diamati oleh Pemerintah. Migas perlu disubstitusi secara perlahan, tapi belum saatnya dihilangkan.

Menggeser Paradigma 

Sejatinya, perburuan dan kebutuhan energi tidak berubah. Namun kesadaran masyarakat dunia akan kondisi alam meningkat. Eksplorasi besar-besaran mempercepat kelangkaan pasokan. Mengingat migas bukan kategori energi berkelanjutan. Tak cukup sebagai sandaran.

Survei YouGov Cambridge Globalism Project (2019), masyarakat kita tak percaya perubahan iklim. Ancaman serius. Padahal, Pemerintah komit pada kerangka Paris Agreement. Indonesia turut melakukan ratifikasi Paris Agreement dalam UU Nomor 16/2019.

Dorongan dunia atas pengurangan emisi gas rumah kaca diperketat. Energi bersih jadi pesan utama dunia. Energi Baru Terbarukan (EBT) jadi jawaban.

Sebagai gambaran, tahun 2018, gas emisi CO2 turun drastis sejak tahun 2014. Dari 23,38 juta ton CO2 (2014) menuju ke 29,64 juta ton (2015), 31,60 juta ton (2016), 33,9 juta ton (2017) dan 43,8 juta ton (2018).

Tekad Pemerintah pada angka 23% bauran energi nasional berasal dari EBT di 2025. Perkembangan terekam positif. Porsi EBT dalam pembangkit listrik kian punya tempat. Tumbuh selaras dengan peningkatan konsumsi listrik.

Lantas, sudahkah saatnya menjadikan EBT sumber energi utama? Idealnya demikian. Indonesia punya kelebihan. Karakter pembangkit EBT adalah berkelanjutan. Mengandalkan alam setempat.

Sayangnya, beberapa sifat pasokan dayanya intermiten, terkecuali geothermal. Kemampuan setrumnya tak menentu. Tergantung kelancaran suplai alam. Perlu penyimpanan dulu sebelum terkonversi ke listrik. Keadaan ini memicu cost EBT lebih tinggi dibanding energi fosil.  

Inilah tantangan yang mesti dijawab. 74 kontrak mencapai Power Purchase Agreement (PPA). Awal bagus bagi investasi EBT. Jangan sampai terperosok lagi pada Green Revolution era 80-an. Penyeragaman beras sebagai bahan pangan malah menyisakan luka. Menghilangkan kekayaan ragam sumber pangan. EBT semestinya solusi terhadap ketergantungan fosil.

Tetapi ingat, kita mesti belajar dari penolakan Uni Eropa atas biofuel sawit. Ini wajib jadi momentum kebangkitan biodiesel domestik. Ya, ini bukan sebatas energi hijau. Lebih ke hikayat politik dagang.

Pemerintah semestinya tak perlu pusing mengganggu ekosistem pasar Eropa. Lebih baik fokus menciptakan pasar baru dalam negeri (Blue Ocean Strategy: 2005).  Pun sama gesekan antara pelaku usaha fosil dan EBT.

Peliknya situasi tersebut sepatutnya tak lagi menjadikan alam sebagai komoditas. Energi hijau memang perlu, tapi sumber daya alam wajib menjelma economy prime mover.

Terlebih di era revolusi industri 4.0. Melahirkan disrupsi-disrupsi kebijakan yang tepat. Apalagi penataan tata kelola sudah dalam jalur. Regulasi/perizinan makin simpel. Proses bisnis serba efisien.

Sisi lain, masih ada sebagian masyarakat belum merasakan betul listrik. Maka, penggunaan energi fosil yang lebih murah menjadi kebijakan permisif. Mengedepankan keadilan sosial. Betul, dalam mengelola energi, alangkah eloknya menggerakkan seluruh roda perekonomian ketimbang hanya sekadar mengejar angka ‘manis’ tayangan. Jadi, kecermatan Pemerintah patut kita apresiasi. (*)

Oleh: Naufal Azizi

*) Lulusan Pascasarjana Universitas Indonesia pada bidang Kajian Budaya dan masih bergulat pada Pustaka Kaji Institut. Mengabdikan waktu kerja di Kementerian ESDM dengan menekuni seputar Komunikasi Kebijakan Publik.