Kapolri Larang Massa Demo di MK Saat Sidang Sengekta Pilpres

Kapolri Larang Massa Demo di MK Saat Sidang Sengekta Pilpres
Kapolri Tito Karnavian (kanan) melarang massa melakukan aksi saat sidang sengketa Pilpres di MK, besok. (Antara Foto)

INILAH, Jakarta- Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa saat sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 yang digelar 14 Juni besok. Alasannya karena akan mengganggu ketertiban umum.

"Saat ini kami melihat bahwa kemungkinan tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK. Karena mengganggu jalan umum, mengganggu ketertiban publik, dan mengganggu hak asasi orang lain," kata Tito di Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Tito mengatakan aturan menyampaikan pendapat di muka umum sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Tito mengaku belajar dari kasus kerusuhan di Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.

"Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan. Oleh karena itu, kita nggak mau ambil resiko, kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan MK karena itu mengganggu jalan umum, karena jalan merdeka barat itu jalan protokol," jelas Tito.

Jika massa tetap akan hadir di depan gedung MK, Tito memerintahkan jajarannya untuk menggiring massa di depan IRTI (parkit timur) Monas untuk melakukan unjuk rasa. Nantinya, massa juga akan diawasi.

"Kalau nanti ada penyampaian pendapat, kita akan kanalisasi di depan irti, di samping patung kuda dan diawasi," ungkap Tito. (Inilah.com)