MWA Unpad dan Kemenristekdikti Digugat Calon Rektor

MWA Unpad dan Kemenristekdikti Digugat Calon Rektor
Aliansi Advokat Alumni Padjajaran mewakili Prof Dr Atif Latipulhayat menggugat secara perdata Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad dan Kemenristekdikti. (Ahmad Sayuti)

INILAH, Bandung- Aliansi Advokat Alumni Padjajaran mewakili Prof Atif Latipulhayat  menggugat secara perdata Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad dan Kemenristekdikti atas dugaan perbuatan melawan hukum. 

Sidang gugatan berlangsung di Ruang 3, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (13/6/2019). Sidang yang dipimpin Rifandaru E Setiawan beragendakan pemeriksaan berkas perkara gugatan. 

Usai persidangan kuasa hukum Atif, Richi Aprian mengatakan, ini merupakan sidang perdana gugatan melawan hukum, dan berkas yang dilayangkannya sudah lengkap dengan nomor perkara 174/Pdt.G/2019/PN Bdg. 

"Tadi pihak tergugat berkasnya belum lengkap sehingga majelis hakim menunda sidang pekan depan dengan agenda mediasi," katanya.

Prof Dr Atif merupakan satu dari delapan calon rektor yang mengikuti pemilihan. Dari delapan, menyisakan tiga calon kemudian dua, salah satunya Atif. Diduga ada perbuatan melawan hukum, Atif pun melakukan perlawanan dengan menggugat secara perdata, dengan tergugat satu Majelis Wali Amanat Unpad dan kedua Kemenristek Dikti.

Karena sidang ditunda, pihaknya akan melihat dulu bagaimana hasil mediasi pekan depan. Jika mediasi tidak berjalan, maka akan dilangsungkan dengam pemeriksaan ke pokok perkara. 

"Kami perlu tegaskan bahwa ini bukan karena Prof Atif tidak terpilih, tapi frame besarnya kami ingin proses pemilihan rektor Unpad ini sesuai aturan, tidak diintervensi pihak manapun, tidak tiba-tiba dihentikan dan bikin proses baru, seolah-olah proses lama tidak berlaku," ujarnya. 

Dalam berkas gugatannya, penggugat  meminta agar Majelis Wali Amanat tidak menghentikan proses persiapan pemilihan ulang Rektor Unpad sampai dengan perkara ini diputus dan meliliki kekuatan mengikat. 

Kemudian pihaknya meminta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan Majelis Wali Amanat Unpad dan Kementerian Ristek Dikti telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Unpad tanggal 13 April 2019  cacat hukum dan  tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat.

Selain itu memerintahkan kepada Majelis Wali Amanat Unpad dan Kementristek Dikti secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil Rp. 32 miliar dan immateriil Rp 2 miliar. ‎Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng. Dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, perlawanan. (Ahmad Sayuti)