Bina Marga Jabar Segera Kembalikan Rp20 Miliar Temuan BPK

Bina Marga Jabar Segera Kembalikan Rp20 Miliar Temuan BPK
Ilustrasi/Inilahkoran

INILAH, Bandung- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat Koswara tak menampik terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp20 miliar pada OPD yang dia bawahi. 

Hal Itu menjadi salah satu catatan BPK saat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar TA 2018.

Diketahui BPK menemukan potensi kerugian negara senilai Rp 26 miliar atas LKPD Pemprov Jabar TA 2019. Temuan tersebut sebagian besar berada di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR).

"Itu total nya ya (Rp20 miliar). Itu dari beberapa paket (pengerjaan proyek) dari yang kelebihan pembayaran sama harganya yang dianggap ketinggian," ujar Koswara, Jumat (14/6/2019).

Dia katakan, temuan BPK itu terbagi dari dua kategori. Pertama, adanya pengerjaan proyek jalan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Menurut Kuswara, kelebihan bayaran itu adalah kekurangan fisik di lapangan yang harus dikembalikan uangnya.

"Dan itu sudah diproses juga pengembaliannya," katanya.

Adapun kategori kedua,  yaitu temuan pada satuan harga komponen pengerjaan jalan yang dianggap tinggi oleh BPK. Padahal, lanjut dia, harga-harga tersebut sudah melalui proses lelang.

"Harga ini kan kalau dari sisi dinas kita peroleh dari lelang, kalau dianggap ketinggian berarti proses lelangnya yang nggak bener dong kalau ketinggian," katanya.

Koswara memastikan akan segera melakukan evaluasi menindaklanjuti temuan tersebut. Pihaknya akan memperketat pengawasan semua pengerjaan proyek infrastruktur yang jadi kewenangannya.

"Kalau yang harga ketinggian tidak ada hubungannya dengan pengawasan itu di proses lelang. Kalau masalah kelebihan pembayaran berarti pekerjaanya kurang tepat, itu dipengawasan berarti harus ditingkatkan. Kalau masih kurang kemarin ya harus dibagusin lagi," pungkas Koswara. (Rianto Nurdiansyah)