Ada Temuan Rp26 M, Inspektorat Samakan Persepsi OPD

Ada Temuan Rp26 M, Inspektorat Samakan Persepsi OPD

INILAH, Bandung- Kepala Inspektorat Jawa Barat Ferry Sofwan mengatakan pola pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar TA 2018 sangat mendetail. Karena berbeda dari tahun sebelumnya sehingga terdapat perbedaan persepsi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan petugas dari BPK.

Hal tersebut dia sampaikan menyusul ada temuan BPK sebesar Rp26 miliar atas LKPD TA 2018. Jumlah tersebut berasal dar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBPR) Rp20 miliar dan Rp6 miliar tersebar di Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dispenda, dan Dinas Pendidikan.

“Ada beda persepsi pemahaman karena pola pemeriksaan baru. Ini posisi Jabar sebelumnya sudah WTP tujuh kali. Itu pada posisi delapan kali ini harus naik kelas. Pemeriksaan lebih detail, dalam,” ujar Ferry di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (14/6/2019).

Menurut dia, temuan BPK pada LKDP TA 2018 yaitu kelebihan bayar pada proyek pengerjaan jalan. Selain itu, ada pengaruh pula dari harga satuan komponen-komponen saat proses lelang sebelum pengerjaan yang memang tinggi. 

“Dari pada pihak ketiga menyanggupi bisa menyelesaikan hal-hal terkait kekurangan volume kelebihan bayar. Kita juga komitmen akan mengembalikannya,” tutur dia.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya akan mensosialisasikan pola pemeriksaan terbaru yang digunakan oleh BPK. Sehingga ke depan tidak terjadi kembali perbedaan persepsi antara kedua belah pihak, khususnya antara OPD dan petugas BKP tatkala melakukan pemeriksaan.

“Ini yang perlu mendapat sosialisasi lagi lebih lanjut ke depan. Kami sebagai mitra kerja BPK, menyampaikan ke teman-teman OPD," pungkas Ferry. (rianto nurdiansyah) 
 

Loading...