Pemkab Bekasi Minta Perempuan Korban KDRT Melapor

Pemkab Bekasi Minta Perempuan Korban KDRT Melapor
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi Ida Farida. (Antara Foto)

INILAH, Bekasi- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta kaum perempuan yang menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk segera melapor.

"Karena kebanyakan dari mereka enggan melaporkannya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi Ida Farida di Cikarang, Jumat.

Hal itu, menurut Ida, akan mempersulit pihaknya dalam melakukan proses pendataan serta penanganan tindak kekerasan yang dimaksud.

"Mungkin karena masih menganggap tabu atau aib keluarga, tapi seharusnya mereka melaporkannya agar menjadi upaya kami dalam menangani kasus itu," katanya.

Ida mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, ada 47 kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 2017. Angka tersebut turun di tahun berikutnya, yakni sebanyak 15 kasus.

"Kalau tahun ini belum kami hitung, tapi diperkirakan akan tetap banyak. Angka itu juga kan dicatat berdasarkan laporan saja, saya rasa masih banyak lagi di luar sana, tapi tidak mau lapor," ucapnya.

Sebagai upaya preventif, pihaknya mengaku akan terus melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar angka KDRT di Kabupaten Bekasi dapat terus ditekan.

"Ini sebagai langkah awal, sosialisasi mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa di wilayah kita," katanya.

Ida menyebut, sejumlah faktor kerap menjadi pemicu terjadinya KDRT seperti faktor ekonomi, perilaku buruk pasangan, dan menganggap rendah pasangan.

"Apapun pemicunya, tindakan kekerasan ini dapat dijerat pidana apalagi sampai melukai fisik berat. KDRT juga kan jadi celah terjadinya perceraian," ujarnya.

DP3A, katanya, juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan perempuan agar tidak diremehkan pasangannya dengan melakukan koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang terkait.

"Kalau memang karena faktor ekonomi, kita dorong OPD lain agar mengupayakan para perempuan ini bisa berperan semisal di program UKM tingkat desa. Perempuan harus bisa menjadi mandiri tapi tentunya tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang istri maupun ibu," kata dia.    (Antara)