KPTB Pertanyakan Nasib Terminal, Ini Jawaban Dedie

KPTB Pertanyakan Nasib Terminal, Ini Jawaban Dedie
Ilustrasi/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) Kota Bogor mempertanyakan pengelolaan terminal Baranangsiang kepada  Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim. 

KPTB memang berharap pembangunan terminal Baranangsiang nantinya dapat mengedepankan kepentingan masyarakat terminal Baranangsiang. Sementara itu Dedie yang mewakili Pemkot Bogor menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat perihal aspirasi masyarakat.

Ketua KPTB Kota Bogor Teddy Irawan mengatakan, dirinya meminta penjelasan mengenai progres pengelolaan terminal Baranangsiang sejak adanya pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014, itu menyatakan bahwa pengelolaan terminal tipe A merupakan urusan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Jadi tujuan kami ingin mempertanyakan tindak lanjut pengelolaan terminal Baranangsiang. Kami tetap meminta pembangunan terminal harus mengedepankan kepentingan masyarakat terminal Baranangsiang, jangan sampai  menggerus mata pencaharian warga terminal," ungkap Teddy pada Minggu (16/6/2019).

Menjawab pertanyaan KPTB, Dedie A menuturkan pihaknya sudah menjelaskan kepada pemerintah pusat ada warga terminal Baranangsiang yang memiliki mata pencaharian sehingga harus terakomodir kepentingannya. 

Selain itu, jika sudah dimulai pengerjaan pembangunan ia meminta pengerjaannya berpindah-pindah tanpa mengosongkan. "Karena kalau harus ada terminal pengganti itu butuh waktu, juga harus mencari lahannya dimana," ungkap Dedie.

Dedie melanjutkan, pada intinya kata Dedie pengelolaan terminal Baranangsiang secara aspek hukumnya sudah jelas dan sejauh ini sudah ada kemajuan sejak 2012 lalu.

"Tinggal bagaimana nanti dikomunikasikan intens dengan pemerintah pusat agar warga terminal tetap terakomodir keinginannya," tambahnya.

Dedie juga memaparkan sejumlah rencana program mengenai penataan dan penyediaan transportasi publik di Kota Bogor, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT).

"Untuk jalur LRT apakah akan masuk ke Baranangsiang atau Tanah Baru masih dikaji oleh pemerintah pusat, kami masih menunggu hasil kajiannya," terang Dedie.

Dedie menjelaskan, apabila LRT sudah dioperasikan diperkirakan bisa mengangkut 120 ribu orang, sehingga 30 persen warga diperkirakan akan berpindah moda transportasi dari Commuter Line ke LRT dan 40 persen warga Bogor yang biasanya menggunakan kendaraan roda empat akan berubah menjadi penumpang LRT.

“Jadi kita harus melihat sisi positifnya, karena pemerintah daerah tidak bisa menolak kebijakan pusat,” pungkasnya. (Rizki Mauludi)