Sengketa Lahan di Kampung Geger Berujung di PT UN

Sengketa Lahan di Kampung Geger Berujung di PT UN
Ilustrasi/Reza Zurifwan

INILAH, Cijeruk- Sengketa kepemilikan lahan antara Yayasan Nur Hasan bin Asmad dengan PDAM Tirta Kahuripan di Kampung Geger Bitung RT 03 RW 04 Desa dan Kecamatan Cijeruk tidak berlanjut ke ke kepolisian. Sengekta lahan berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu karena pihak Yayasan Nur Hasan Bin Asmad tidak jadi menutup mata air hingga pelayanan sambungan air kepada 4.000 pelanggan PDAM Tirta Kahuripan di wilayah Ciawi, Caringin dan Cijeruk terganggu.

"Awalnya kami sudah menyiapkan langkah antisipatif yaitu mobil tanki air apabila pihak Yayasan Nur Hasan Bin Asmad dan akan melaporkan penutupan mata air tersehut ke pihak kepolisian, namun karena mata air tersebut tidak ditutup  berkat mediasi yang dilakukan oleh Polres Bogor akhirnya kami hanya mengambil langkah menggugat mereka ke PTUN," ucap Eka Bhinekas Direktur Operasional PDAM Tirta Kahuripan kepada wartawan, Minggu (16/6).

Ia menerangkan gugatan pihaknya ke PTUN untuk menguji proses sertifikat hak milik (SHM) lahan atas nama Yayasan Nur Hasan Bin Asmad yang baru terbitbpada tahun 2018 lalu.

"Kami akan gugat pihak Yayasan Nur Hasan Bin Ahmad ke PTUN untuk nantinya diuji proses penerbitan SHM lahan persil 23 seluas 1.850 meter persegi karena kami juga memiliki surat pelepasan hak (SPH) dari Manta yang disertai persetujuan ahli waris lainnya serta ditanda tangani kepala desa dan Camat Cijeruk saat itu (tahun 1995)," terangnya.

Terpisah Uus Suryana selaku pembina Yayasan Nur Hasan Bin Asmad mempersilahkan pihak PDAM Tirta Kahuripan menggugat proses terbitnya SHM lahan seluas 1.850 meter persegi tersebut ke PTUN.

"Silahkan mereka menggugat kami ke PTUN karena kalau dari kami SHM milik Yayasan Nur Hasan Bin Ahmad diperoleh dengan cara benar karena berdasarkan buku induk di Desa Cijeruk serta warkah lainnya bahwa lahan ini masih milik ahli waris almarhum Nur Hasan Bin Asmad, yang diketahui Ketua RT, RW dan Kepala Dusun apalagi SPH yang diklaim oleh pihak PDAM Tirta Kahuripa tidak teregistrasi di Desa atau Kecamatan Cijeruk berikut bukti pembayaran SPPT dan nomor induk bidang," kata Uus.

Ia menambahkan pengumuman penerbitan SHM atas lahan yang dimiliki oleh Yayasan Nur Hasan Bin Asmad sebelumnya juga telah diumumkan oleh Kantor Pertahanan Nasional (KPN) Kabupaten Bogor.

"Kenapa PDAM Tirta Kahuripan tidak komplain pada saat KPN Kabupaten Bogor mengumumkan sesaat sebelum SHM atas nama Yayasan  Nur Hasan Bin Asmad itu terbit pada tahun 2018 lalu? Kalau mereka masih meragukan SHM ini silahkan mereka juga  protes atu gugat pihak KPN Kabupaten Bogor," tambahnya.

Kapolsek Cijeruk Kompol Agung Raka bersyukur geger sengketa lahan di Kampung Geger Bitung ini tidak disertai penutupan mata atau sumber mata air hingga situasi di lokasi menjadi lebih kondusif.

"Polres Bogor kan memiliki kepentingan mengamankan sumber air PDAM Tirta Kahuripan UPT Cijeruk ini karena ini termasuk objek vital nasional, Jumat malam kemarin kami berhasil membujuk  pihak Yayasan Nur Hasan Bin Asmad untuk tidak menutup mata air karena bagaimanapun pelayanan air kepada 4.000 pelanggan PDAM Tirta Kahuripan pastinya akan terganggu hingga bisa menimbulkan gejolak sosial. Kami berterima kasih atas pengertian mereka," tutup Kompol Agung Raka. (Reza Zurifwan)