Iksindo Dorong Pemerintah Atasi Tumpang Tindih Regulasi Kelautan

Iksindo Dorong Pemerintah Atasi Tumpang Tindih Regulasi Kelautan
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Jakarta- Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menginginkan berbagai pihak untuk mendukung upaya pemerintah guna mengatasi tumpang tindih regulasi yang melandasi beragam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Nusantara.

"Kejadian pencemaran minyak di Teluk Balikpapan tahun lalu karena pipa yang ditabrak dan kapal pesiar Caledonia Sky yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat menjadi contoh betapa pemanfaatan laut belum terkoordinasi dengan baik dan tumpang tindih oleh sektor pembangunan," kata Ketua Umum Iskindo Muh Zulficar Mochtar di Jakarta, Minggu.

Menurut Zulficar, tantangan pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini adalah bagaimana upaya penataan kembali pengalokasian ruang untuk kegiatan pembangunan agar tidak tumpang tindih dan tidak terjadi konflik kepentingan.

Selain itu, ujar dia, hal tersebut juga penting untuk menjadi landasan dalam proses penyusunan rencana pembangunan menjadi lebih terintegrasi.

Oleh karena itu, lanjutnya, pengaturan rencana zonasi laut dalam satu dokumen perencanaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjadi arahan pembangunan sekaligus mitigasi konflik dan bencana.

Sedangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu segera mengadopsi implementasi rezim tata ruang laut.

Apalagi, Zulficar juga mengingatkan bahwa hal itu merupakan amanah dari UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diperbaharui dengan UU NO 1/2014.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan perlu untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap sumber daya ikan di kawasan perairan nasional.

"Problem utama (di sektor kelautan) yang kita hadapi adalah melakukan pembenahan secara mendasar agar cita-cita pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bisa terwujud," kata Abdul Halim.

Menurut dia, mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan agar tetap bisa dinikmati baik oleh seluruh pelaku usaha perikanan maupun generasi mendatang layak menjadi prioritas utama pemerintahan ke depan.

Untuk itu, ia menginginkan adanya evaluasi terbuka perihal pengelolaan sumber daya ikan selama lima tahun terakhir dalam rangka melihat bagian-bagian mana saja yang perlu diperkuat atau bahkan belum diintervensi.

"Lebih dari itu adalah bagaimana memperkuat kemandirian usaha perikanan nasional, mulai dari skala kecil, menengah dan besar," ucapnya.