BUMD Perparkiran Segera Hadir di Kota Bogor

BUMD Perparkiran Segera Hadir di Kota Bogor
(Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor- Kota Bogor menggagas berdirinya BUMD Perparkiran. PDJT dianggap tak cocok mengelola bisnis perpakiran.

Inisiatif ini bukan datang dari Pemerintah Kota Bogor. Wakil-wakil rakyat Kota Hujan yang mengambil inisiasi. Mereka mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif. Isinya, berupa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perparkiran.

Saat ini, raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan Dewan. Tapi, langkah ini sejalan dengan keinginan Pemkot Bogor yang juga ingin menambah dua BUMD untuk memaksimalkan potensi pendapatan Kota Hujan sebagai kota jasa.

Sebelum rencana BUMD Perparkiran dibentuk, usaha pengelolaan parkir sendiri bisa dimasukan ke bisnis lain di Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT). Akan tetapi PDJT dinilai  Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim tidak cocok mengelola perparkiran.

Dedie mengatakan, satu di antara BUMD yang rencananya akan dibentuk melalui Perda BUMD adalah perparkiran. Hal itu dikarenakan Pemkot Bogor memerlukan banyak BUMD baru untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Bogor.

“Untuk adanya rencana bisnis PDJT mengelola parkir, saya pikir itu tidak cocok. Lebih tepatnya dengan BUMD Perparkiran,”  ungkap Dedie, Minggu (16/6).

Dedie melanjutkan, Pemkot Bogor tidak hanya membutuhkan BUMD perparkiran, tetapi BUMD priwisata dan infrastruktur. Hal ini dibutuhkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

“Jadi fokus agar ada manajemen yang mengelola perparkiran di Kota Bogor, demikian juga pariwisata dan infrastruktur. Mudah-mudahan segera terwujud. Intinya kita berharap secepatnya atau salah satu atau salah tiganya bisa teruwujud punya BUMD baru,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengatakan, Raperda BUMD itu akan langsung digodok wakil rakyat di sisa masa jabatannya yang akan berakhir Agustus 2019.

“Kami melihat potensi ekonomi di Bogor banyak sekali, sebanyak potensi itulah yang nanti bisa dimunculkan berapa BUMD yang akan kita lahirkan,” ungkapnya.

Heri melanjutkan, akan dibuat kerangka acuan yang jelas. Selain berkoordinasi dengan daerah lain yang berhasil melahirkan BUMD yang sukses, dalam pembentukan Perda BUMD ini akan mengundang banyak pakar yang mengerti tentang seluk beluk BUMD. Sebab dia tak mau penetapan Perda inisiatif itu justru membebani APBD Kota Bogor.

“Sebelum BUMD itu dilahirkan, kami buat kerangka acuan hukum dulu supaya jelas. Karena kami memiliki pengalaman buruk yaitu BUMD PDJT yang justru membebani APBD Kota Bogor. Salah satu kemungkinan BUMD yang akan lahir dari potensi ekonomi yang ada di Kota Bogor adalah BUMD Perparkiran,” tuturnya.

Menurut Heri, jika sektor parkir tak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, maka keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diwujudkan. 

“Kalau profit oriented lebih pas oleh lembaga yang bersifat usaha. Kalau dinas kan tidak begitu. Kalau mau cari keuntungan ya harus dikelola secara bisnis,” pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...