SPAM Sentul City Hinggap di Meja Jokowi

SPAM Sentul City Hinggap di Meja Jokowi
Presiden RI Joko Widodo. (Antara Foto)

INILAH, Bogor- Kisruh permasalahan perebutan hak Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara PT Sentul City Tbk dengan Komite Warga Sentul City (KWSC) hinggap ke meja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

Mendapatkan pengaduan dari kedua belah pihak, Presiden Jokowi pun memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memediasi kedua belah pihak dan juga Pemkab Bogor yang sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor 463 K/TUN/2018 juncto Nomor 11/B/2018/PT.TUN.JKT juncto Nomor 75/G/2017/PTUN-Bdg tanggal 11 Oktober 2018 diharuskan mengambil alih SPAM tersebut.

Kabid penyelasaian hukum Kemenkum HAM KMei Abeto Harahap mengatakan dirinya hanya memfasilitasi pemyelesaian permasalahan SPAM ini ke kedua belah pihak berikut Pemkab Bogor.

"Kemenkum HAM tidak ikut campur terkait putusan MA tapi hanya memfasilitasi karena PT Sentul City Tbk dan KWSC mengadukan permasalahan SPAM ini ke Presiden Jokowi," kata Abeto kepada wartawan, Senin (17/6).
membuat Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretaris Umum KWSC Aswil Abror menuturkan walaupun dalam mediasi ini masing-masing pihak menyampaikan solusi penyelesaian masalah ini dengan versi masing-masing pihak.

"Kalau KWSC meminta Bupati Bogor melaksanakan putusan MA harus memutus izin SPAM Sentul City dilaksanakan dan mengelola SPAMnya melalui PDAM Tirta Kahuripan, kami meminta Bupati Bogor dan PT Sentul City jangan melawan hukum atau nanti akan dituntut," tutur Aswil.

Pria berusia 61 tahun ini menambahkan akibat kekosongan pengelolaan SPAM ini PT Sentul City Tbk melalui anak perusahaannya PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) tetap menagih pembayaran tagihan air.

"Harusnya Pemkab Bogor segera mengambil alih SPAM Sentul City dengan membeli aset pipa dari Jalan Raya Kandang Roda hingga kawasan atau kerjasama khusus dengan PT SGC, akibat belum diambil alih PT SGC pun kami anggap melawan hukum karena menagih pembayaran tanpa izin SPAM yang sebelumnya telah dicabut," tambahnya.

Juru bicara PT Sentul City Tbk Alfian Mujani menganggap hak perdata Sentul City sebagai kawasan mandiri  harus dihormati oleh semua pihak terutama pembeli unit property di Kawasan Sentul City yang memiliki luas laham 3.000 hektare.

"Kami melakukan perlawanan hukum di pengadilan karena kami punya hak perdata sebagai kawasan mandiri, apalagi hal ini sudah diatur dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ucap Alfian.

Ia menjelaskan pengaduan atau pengiriman surat PT Sentul City Tbk ke Presiden Jokowi merupakan bagian dari upaya meminta haknya yaitu perlindungan hukum ke negara.

"KWSC dan PT Sentul City Tbk sama-sama mengadu ke Presiden Jokowi karena bagian upaya dalam meminta perlindungan hukum karena tak ada aturan yang melarang kawasan mandiri dan kami juga dituntut oleh mayoritas warga yang tergabung dalam Persatuan Warga Sentul City (PWSC) karena terkatung-katungnya permasalahan ini," jelasnya.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin yang hadir dalam mediasi ini mengaku secara bertahap akan menghormati dan melaksanakan putusan MA untuk mengelola SPAM Sentul City.

"Permasalahan SPAM Sentul City ini akan kami selesaikan secara bertahap dengan mendengarkan keluhan kedua belah pihak, Pemkab Bogor masih melakukan kajian untuk mengambil alih pengelolaan SPAM ini," tukas Burhan. (Reza Zurifwan)

Loading...