Mau Lulus, Jangan Kritis?

Mau Lulus, Jangan Kritis?
Aldi Irfan. (Net)

Dalam beberapa minggu terakhir ini media masa banyak memberitakan tentang Aldi Irfan siswa kelas XII SMAN 1 Lombok yang berprestasi, tetapi tidak dapat lulus di sekolahnya. Berita tersebut bahkan sempat menjadi viral di media sosial.

Netizen menanggapi beragam tentang hal tersebut, ada yang pro dan banyak juga yang kontra dengan keputusan yang diambil sekolah. Termasuk wali kelas serta guru-guru yang mengajar Aldi Irfan pun menyayangkan keputusan yang diambil kepala sekolah.

Karena, Aldi Irfan di sekolahnya termasuk siswa yang baik dan berprestasi, aktif dalam organisasi, serta berhasil mendatangkan donatur penyumbang 60 eksemplar Al-Quran untuk sekolahnya, nilai ujiannya pun tidak jelek-jelek amat.

Kekurangan Aldi Irfan adalah memiliki sikap dan pemikiran yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan sekolah. Aldi Irfan berani mempertanyakan kebijakan sekolah yang tidak sesuai dan tidak memihak pada siswa.

Aldi berani tampil di depan memperjuangkan hak-hak teman-temannya. Aldi menjadi penyambung lidah untuk temannya dalam menyampaikan aspirasi mereka. Aldi mengkritisi kebijakan sekolahnya yang tidak membolehkan memakai jaket ke sekolah, padahal di sekolahnya sedang musim hujan dan cuaca cukup dingin.

Aldi juga mengkritisi kebijakan sekolah yang menyuruh pulang kepada siswa yang terlambat sekolah. Karena Aldi tahu usaha teman-temannya untuk sampai ke sekolah perlu dihargai dan berhak mendapatkan pendidikan.

Kejadian tersebut mengusik zona pemikiran kita yang selama ini sudah mengkristal. Kebanyakan kita berpikir bahwa siswa yang berprestasi baik, pasti akan mendapatkan nilai yang baik pula, dan pasti akan  lulus sekolahnya.

Kejadian tersebut memaksa kita mengatakan bahwa,“Kok ada ya siswa yang memiliki prestasi, tetapi tidak diluluskan karena sikapnya yang kritis?”

Padahal, siswa telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, lulus ujian/program pendidikan, dan memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.

Pertanyaannya, apakah sikap kritis masuk dalam kategori sikap atau perilaku yang tidak baik? Jika tidak, maka kalimat “Mau lulus, jangan kritis”, menjadi ungkapan atau sindiran terhadap fenomena tersebut.

Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sangat memerlukan sikap kritis sebagai penyeimbang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi siswa agar menjadi warga negara yang demokratis.

Demokratis berarti bebas mengemukakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat setiap orang. Sementara itu, sikap kritis merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, perlu memupuk dan meningkatkan sikap kritis siswa-siswinya. Sekolah juga perlu membina sikap kritis siswa-siswinya agar terus berkembang dengan dilandasi oleh nilai-nilai religius dan Pancasila.

Sehingga, kelak siswa-siswi tersebut bisa menjadi kritikus yang memiliki karakter yang luhur dan penuh integritas.

Kita kadang-kadang menilai sikap kritis sebagai sikap yang negatif. Sikap kritis dianggap sebagai sebuah hal yang tidak patut dan melanggar peraturan semata. Padahal adakalanya sikap negatif itu merupakan bakat siswa yang potensial, dan bisa mengantarkan siswa untuk meraih sukses di masa yang akan datang.

Siswa yang memiliki sikap curigaan, bisa jadi adalah salah satu ciri bahwa siswa tersebut memiliki bakat deliberative, yakni terbiasa cermat, teliti, atau waspada. Kelak dia cocok menjadi pengelola keuangan yang handal dan berintegritas.

Begitu juga siswa yang memiliki sikap keras kepala, teguh pada pendirian dan ide-idenya sendiri, tidak mau diatur oleh orang lain. Bisa jadi bisa jadi menunjukkan bakat command, yakni mudah memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, kelak dia cocok menjadi seorang pemimpin.  

Siswa yang bersikap kaku, bisa jadi menunjukkan bakat discipline, yakni suka dengan ketaatan, atau senang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku (consistency).

Sekolah sendiri dalam hal ini sering terjebak pada angka-angka dan data-data semata untuk mengukur keberhasilannya. Kita sering bangga dengan jumlah nilai tertinggi yang diraih oleh siswa yang lulus pada setiap tahunnya.

Kita lebih sering melihat penghargaan bagi peraih nilai tertinggi, tetapi kita jarang melihat pemberian penghargaan bagi siswa peraih sikap yang paling religius, paling disiplin, paling kritis, dan sebagainya. Padahal kita sama-sama ketahui bahwa kecerdasan siswa itu sangat beragam, dan perlu kita berikan apresiasi sebagai motivasi bagi siswa agar terus berkembang.

Sudah saatnya sekolah harus terbuka dan mampu menghargai seluruh potensi dan bakat yang dimiliki siswa. Sekolah tidak lagi memandang sikap negatif siswa menjadi sebuah ancaman dan kenakalan yang berujung pada hukuman fisik semata.

Hukuman yang bersifat fisik, psikis, tidak naik kelas, tidak lulus, dan lain-lain justru akan merugikan siswa sendiri, dan belum tentu dapat mengubah siswa menjadi lebih baik.

Siswa yang dianggap “nakal” dan memiliki sikap tidak baik perlu dibina dan dibimbing dalam menemukan jati diri serta mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya.

Hukuman harus dijadikan sebagai salah satu media dan jalan untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki siswa. Alternatif pilihan hukuman (punishment), harus berbasis pada minat dan bakat siswa yang menghasilkan sebuah produk.

Siswa yang punya bakat bercerita, dapat diberikan hukuman membuat naskah pidato atau bahkan membuat karya sastra cerpen dan puisi.

Siswa yang punya bakat menjahit, hukumlah dengan membuat sebuah baju atau pakaian, yang punya bakat menggambar, hukumlah dengan membuat poster motivasi yang dapat menginspirasi teman-temannya yang lain. Dengan demikian, bakat siswa yang dikatakan “nakal” tersebut akan terasah dengan sendirinya. 

Hal tersebut telah dipraktikkan di sekolah tempat bertugas penulis sendiri. Yakni, di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) Sabah, Malaysia. SIKK mengelola sebanyak 14.175 siswa yang tersebar pada 156 sekolah/ Community Learning Centre (CLC) yang berada di dalam ladang-ladang sawit di seluruh Sabah, Malaysia.

Program tersebut kami sebut dengan program “punishment berbasis product”. Setiap siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah tidak lagi diberikan hukuman skorsing, fisik maupun psikis, tetapi disesuaikan dengan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa.

Dari program tersebut, sekolah telah berhasil menerbitkan satu buah buku hasil karya siswa dengan judul “Anak TKI Punya Cerita” jilid I, selain itu juga telah berhasil membuat 2 buah baju, dan 15 buah poster kata-kata motivasi yang dipasang di dinding sekolah.

Dengan program tersebut dapat mengubah pola pikir siswa menjadi terarah dan berguna bagi masa depannya serta bagi bangsa dan negara Indonesia tentunya.

Siswa yang awalnya dianggap “nakal”, dengan sukarela dan penuh kesadaran sendiri, menjadi siswa yang baik dan dapat menghasilkan karya terbaiknya. Siswanya bangga, guru, orang tua, sekolah juga bangga bisa berhasil membina dan membimbing siswa ke depan pintu gerbang kesuksesannya. (*)

(Idris, M.Pd.)

Asal dari Kota Sukabumi, Guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Sabah, Malaysia