SPP Tingkat SMU di Jabar Gratis, DPRD Setuju

SPP Tingkat SMU di Jabar Gratis, DPRD Setuju
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Bandung- Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengaku akan mengkaji kemampuan keuangan terkait wacana Gubenur Ridwan Kamil menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tingkat SMA. Namun secara garis besar pihaknya setuju.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Provinsi) Jabar akan melakukan penghematan anggaran untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun terkait sekotor pengalokasian belum merinci.

Ine sampaikan, pihaknya baru saja menuntaskan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Karena itu akan melihat terlebih dulu terkait dana yang dianggarkan Pemprov untuk mewujudkan SPP gratis itu. 

"Rencana sekolah gratis bagi kita cukup bagus bagi masyarakat, tapi kami tentunya akan melihat kembali kemampuan keuangan daerah di Jabar. Kita akan melihat struktur APBD bagaimana," ujar  Ineu, di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (18/6/2019).

Menurut Ineu, alokasi anggara pendidikan di Provinsi Jabar secara Undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD. Jumlah tersebut, kata Ineu terhitung cukup besar. 

"Kita sudah punya previlage untuk pendidikan 20 persen. Selama ini juga Jawa Barat selama saya jadi ketua lebih dari 20 persen. Jadi sudah banyak anggraan pendidikan tapi pengaturannya bagaimana nanti kita lihat," katanya.

Sebanyak 20 persen dari APBD Provinsi Jabar untuk sektor pendidikan tersebut artinya sebesar Rp7 triliun. Sekian itu, Ineu pun menanyakan sekolah gratis tersebut apakah sudah dirinci lebih detail, karena SMA/SMK di Jabar sangatlah banyak.

Bukan hanya persiapan SPP gratis, lanjut dia, berbagai kepentingan sekolah lainnya pun harus diperhatikan. Misalnya, kata dia, sarana dan prasarana.

"Kami akan lihat nanti secara detail, semoga menjadi kebutuhan dan segera akan dihitung," pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan sangat mendukung wacana penggratisan SPP tingkat SMU tersebut. Menurut dia, di Jabar ini masih ada orang tua yang lebih mendukung anak-anaknya mencari uang daripada sekolah lantaran terkendala biaya. 

"Sekarang ini kendala terbesar seperti di kawasan Pantura itu masih ada yang menilai daripada anaknya sekolah tiap bulannya habiskan 300 ribu mending bekerja," katanya.

Hadi sampaikan, saat masa jabatan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun, tepatnya tahun 2014-2015, Pemprov Jabar sempat menggratiskan SPP SMA dan SMK, itu sebelum pengelolaan SMA dan SMK diambil alih Pemprov Jabar sendiri.

"Secara teknis, karena sudah pernah dilakukan, rencana itu realistis banget. Waktu itu dibantu dana BOS dari pusat, BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) dari provinsi, kemudian dibantu juga oleh dana dari kabupaten dan kota setempat," paparnya. (Rianto Nurdiansyah)