Napi Korupsi Bandel, Siap-siap Masuk Nusakambangan

Napi Korupsi Bandel, Siap-siap Masuk Nusakambangan
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut tak ada kesalahan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait pemindahan narapidana korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

INILAH, Bandung-Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut tak ada kesalahan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait pemindahan narapidana korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Alex menyebut, kewenangan kedua lembaga ini sudah jelas sesuai undang-undang dalam mengurusi napi korupsi."Nggak ada misscom, Tapi prinsipnya begini, kewenangan melakukan penahanan itu kan, Dirjen PAS, Dia mau naro dimana itu menjadi kewenangan ditjen pas," kata Alex di Ombudsman RI, Selasa (18/6/2019).

KPK hanya mengusulkan untuk napi korupsi yang dipindahkan ke Nusakambangan yang memang berkelakuan buruk selama ditahanan. Hal itu, bertujuan agar membuat efek jera kepada napi korupsi."Kan, kami mengusulkan terhadap napi-napi yang bandel, yang sering keluar masuk susah diatur, kenapa sih. Apa nggak sebaikya ditaro di nusakambangan, supaya apa memberikan efek untuk napi-napi lain itu supaya tidak melakukan hal yang sama," ujar Alex

Meski begitu, Alex tetap mengembalikan semua kewenangan kepada Ditjen PAS. Namun, bila memang napi korupsi tak bisa di tempatkan di Nusakambangan, Alex pun tak mempersoalkan.
"Ya nggak apa-apa, kami tidak bisa apa-apa juga (bila ditolak napi korupsi di Nusakambangan)," tutup Alex

Siang tadi, Yasonna Laoly menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar narapidana kasus korupsi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Yasonna, Lapas Nusakambangan diperuntukan untuk narapidana dengan kategori high risk. Sementara itu, Yasonna menganggap narapidana koruptor tidak termasuk kategori tersebut.

"Di Nusakambangan itu kita menempatkan memang lapas-lapas yang high risk, lapas super maximum security. Napi-napi koruptor bukan lah napi kategori napi high risk yang memerlukan super maksimum sekuriti, jadi itu persoalannya," kata Yasonna. (inilah.com)