Tersangka Dugaan Korupsi KPU ASN Kementerian

Tersangka Dugaan Korupsi KPU ASN Kementerian
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. (Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya angkat bicara setelah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor ditetapkan sebagai tersangka.

ASN tersebut terkait kasus dugaan korupsi dana kegiatan fiktif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018. Bima menegaskan bahwa ASN tersebut merupakan ASN dari kementerian, bukan ASN Kota Bogor.

"Ya itu kan ASN bukan dari Kota Bogor itu dari kementerian, jadi begitu," terang Bima Arya kepada INILAH usai meresmikan Rumah Sakit Nuraida, Kecamatan Bogor Utara pada Rabu (19/6/2019) siang.

Bima melanjutkan, meski begitu dirinya mengimbau agar semua pihak menghormati proses hukum dan kalau ada kebutuhan dari KPUD Kota Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan berkoordinasi.

"Iya kan, intinya begitu. Kalau ada kebutuhan kami akan bantu mengkoordinasikan KPUD Kota Bogor. Kami akan terus berkoordinasi," tambahnya.

Bima menjelaskan, kenapa harus menghormati hukum, karena setelah dirinya mendalami ada indikasi pelanggaran dalam penggunaan anggaran dan hibah APBD yang dipergunakan pada tahun 2018.

"Walaupun berkoordinasi, tapi tetap tadi, kita hormati proses hukum. Karena setelah saya dalami memang terjadi pelanggaran aturan disitu," jelasnya.

Belajar dari kasus-kasus yang ada, Bima menegaskan, agar Inspektorat harus lebih gigih lagi kedepannya, sehingga tidak ada guna memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum di internal.

"Kemarin bisa dibilang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, tapi harus ada aturan-aturan yang di perhatikan. Itu saja amanat saya," tegasnya.

Saat ditanya perihal awalnya kasus dugaan korupsi KPU Kota Bogor dari temuan Inspektorat, Bima membenarkan hal tersebut.

"Iya, itu benar," pungkas Bima sambil bergegas masuk kedalam mobil dinas Wali Kota Bogor.

Loading...