KPUD Kota Bogor Belum Tentukan Sikap Soal Dugaan Korupsi

KPUD Kota Bogor Belum Tentukan Sikap Soal Dugaan Korupsi
Ilustrasi/Net

INILAH, Bogor- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor menghormati proses hukum atas kasus korupsi yang menjerat mantan bendahara Harry Astama.

"KPU kota Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang bergulir kepada institusi penegak hukum," ungkap Ketua KPU Kota Bogor Samsudin kepada wartawan pada Kamis (20/6/2019).

Samsudin melanjutkan, saat ini KPUD Kota Bogor, masih melakukan kordinasi dengan KPUD Provinsi dan KPU RI terkait kasus yang dialami HA. "Iya kami koordinasikan dulu dengan KPU Provinsi dan KPU RI ya," terangnya.

Diketahui HA ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor pada Selasa (18/6/2019) sore. Kejari Kota Bogor langsung melakukan penahanan terhadap HA yang dititipkan di Lapas Kelas II A. Meski demikian KPUD Kota Bogor hingga saat ini belum mempunyai inisiasi untuk memmberikan bantuan hukum.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dirinya mengimbau agar semua pihak menghormati proses hukum dan kalau ada kebutuhan dari KPUD Kota Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan berkoordinasi.

"Iya kan, intinya begitu. Kalau ada kebutuhan kami akan bantu mengkoordinasikan KPUD Kota Bogor. Kami akan terus berkoordinasi," tuturnya.

Bima juga menjelaskan, kenapa harus menghormati hukum, karena setelah dirinya mendalami ada indikasi pelanggaran dalam penggunaan anggaran dan hibah APBD yang dipergunakan pada tahun 2018.

"Walaupun berkoordinasi, tapi tetap tadi, kita hormati proses hukum. Karena setelah saya dalami memang terjadi pelanggaran aturan disitu," jelasnya.

Belajar dari kasus-kasus yang ada, Bima menegaskan, agar Inspektorat harus lebih gigih lagi kedepannya, sehingga tidak ada guna memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum di internal.

"Kemarin bisa dibilang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, tapi harus ada aturan-aturan yang di perhatikan. Itu saja amanat saya," tegasnya.
KPUD Kota Bogor Belum Tentukan Sikap Prihal Kasus Dugaan Korupsi

INILAH, Bogor - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor menyerahkan kasus dugaan kroupsi yang menjerat kasus Harry Astama (HA) mantan bendahara KPUD Kota Bogor kepada proses hukum yang sedang berlangsung.

"KPU kota Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang bergulir kepada institusi penegak hukum," ungkap Ketua KPU Kota Bogor Samsudin kepada wartawan pada Kamis (20/6/2019).

Samsudin melanjutkan, saat ini KPUD Kota Bogor, masih melakukan kordinasi dengan KPUD Provinsi dan KPU RI terkait kasus yang dialami HA.

"Iya kami koordinasikan dulu dengan KPU Provinsi dan KPU RI ya," terangnya.

Diketahui HA ditetapkap sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor pada Selasa (18/6/2019) sore. Kejari Kota Bogor langsung melakukan penahanan terhadap HA yang dititipkan di Lapas Kelas II A. Meski demikian KPUD Kota Bogor hingga saat ini belum mempunyai inisiasi untuk memmberikan bantuan hukum.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dirinya mengimbau agar semua pihak menghormati proses hukum dan kalau ada kebutuhan dari KPUD Kota Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan berkoordinasi.

"Iya kan, intinya begitu. Kalau ada kebutuhan kami akan bantu mengkoordinasikan KPUD Kota Bogor. Kami akan terus berkoordinasi," tuturnya.

Bima juga menjelaskan, kenapa harus menghormati hukum, karena setelah dirinya mendalami ada indikasi pelanggaran dalam penggunaan anggaran dan hibah APBD yang dipergunakan pada tahun 2018.

"Walaupun berkoordinasi, tapi tetap tadi, kita hormati proses hukum. Karena setelah saya dalami memang terjadi pelanggaran aturan disitu," jelasnya.

Belajar dari kasus-kasus yang ada, Bima menegaskan, agar Inspektorat harus lebih gigih lagi kedepannya, sehingga tidak ada guna memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum di internal.

"Kemarin bisa dibilang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, tapi harus ada aturan-aturan yang di perhatikan. Itu saja amanat saya," tegasnya.(Rizki Mauludi)