FAGI Berharap Siswa yang Curangi PPDB Didiskualifikasi

FAGI Berharap Siswa yang Curangi PPDB Didiskualifikasi
Ilustrasi/Syamsuddin Nasoetion

INILAH, Bandung - Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menghimbau adanya diskualifikasi terhadap calon siswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),

Ketua FAGI, Iwan Hermawan mengatakan akan ada dampak psikologis kepada siswa jika harus ada pengeluaran saat diketahui curang dalam PPDB ini.

"Kalo sudah terlanjur diterima itu agak sulit, sebagai efek jera bagi orang tua dan siswa yang melakukan kecurangan lebih baik didiskualifikasi calon siswa tersebut sebelum nanti diumumkan sebagai peserta didik baru," katanya di Bandung, Kamis (20/6/2019).

Iwan menilai diskualifikasi tersebut juga bisa dengan cara dialihkan memakai Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) yang tidak menggunakan zonasi atau ke jalur zonasi kombinasi jika memang ada kebijakannya.

Lanjut dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 pasal 22 ayat 3, kewenangan diterima tidaknya siswa dalam PPDB dilakukan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah.

"Tentunya Kepala Sekolah tersebut juga harus didukung oleh Kepala Dinas, dan jajarannya untuk hal tersebut, kalo tidak seperti ini, akan menjadi hal buruk, kalo sejak masuk sekolah itu diajari bagaimana cara masuk dengan curang, sama saja dengan diajari perbuatan curang seumur hidup," ujarnya.

Menurut Iwan, masih ada waktu mengalihkan calon siswa yang diketahui melakukan kecurangan sebagai bentuk hukuman dengan dialihkan ke jalur zonasi kombinasi.

"Mereka punya nilai yang besar, maka kalo tidak diterima ya sama dengan kalo tidak diterima disekolah seperti hal biasa dan tidak semua siswa yang daftar ke sma tersebut diterima kan," katanya.

Dia juga berharap orang-orang yang ikut bermain meloloskan adanya KK asli tapi palsu, jika Pegawai Negeri Sipil maka inspektorat Kota/Kabupaten atau Provinsi bisa melakukan investigasi untuk pengusutan lebih lanjut.

"Tetapi kalo yang melakukan bukan ASN, dan terbukti melakukan indikasi tindak pidana itu kewenangan kepolisian melakukan pengusutan, kalo memang sudah menyangkut persoalan jual beli surat surat seperti Kartu Keluarga," ucap Iwan. (Agung Fitu Budiana)