Ridwan Kamil Dorong DPRD Jabar Percepat Tiga Perda

Ridwan Kamil Dorong DPRD Jabar Percepat Tiga Perda
Foto: Rianto Nurdiansyah

INILAH, Bandung - Gubenur Jabar Ridwan Kamil mendorong Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar mempercepat tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Adapun tiga Raperda itu terkait pelayanan kesehatan, pemukiman, dan pendidikan keagamaan.

Hal tersebut dia sampaikan menyusul telah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) II,III dan IV di Gedung DPRD Jabar, Senin (24/6/2019).

"Saya kira semakin cepat semakin baik ya, karena semakin cepat perda hadir maka rakyat makin cepat merasakan. Kuncinya kenapa harus cepat supaya bisa dianggarkan," ujar Ridwan Kamil.

Menurut dia, tanpa perda maka tidak ada dasar hukum yang mengikat mengenai anggaran. asementara penganggaran tersebut harus segera direalisasikan guna mengenjot sejumlah inovasi yang bakal diwujudkan untuk masyarkat 

"Karena anggarannya tidak ada dasar hukum yang mengikat masih pakai usulan usulan informal saja," katanya.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- mengaku tiga Raperda yang sedang menjadi bahasan, yaitu pelayanan kesehatan, pemukiman dan pendidikan keagamaan harus benar digenjot. Sebab, ketiga sektor tersebut belum optimal di Jabar.

"Pertama adalah pelayanan kesehatan, masih banyak komplain-komplain masih banyak rasio dokter kurang. Orang yang mendaftar ASN dari kedokteran juga makin sedikit dan lain lain," ungkapnya.

Mengenai pemukiman, hal ini pun harus dilakukan inovasi agar tidak lagi kasus hukum yang terjadi di Jabar seperti Meikarta. Salah satu upayanya yaitu harus mensinergikan cara berpikir. 

Nantinya, dia katakan, pengentasan kekumuhan di Jabar pun akan lebih optimal. Bahkan, masyarkat menengah ke bawah tetap akan memiliki akses perumahan. Kemudian pengembangan tata ruang juga harus disesuaikan.

"Dengan Perda ini mematikan kebutuhan pemukiman , pengentasan kekumuhan dan isu isu kota kota baru skala besar itu jangan jadi hal-hal negatif seperti yang kita alami," katanya.

Sedangkan Rapeda Pendidikan Keagamaan, dia sampaikan, bersifat universal untuk semua Agama yang diakui di negeri ini. Pihaknya mendapati, terkait hibah bansos kerap kali ditemukan praktik lobi hingga penyalurannya tidak adil. 

"Nah dengan Perda ini kita ratakan, kita bikin kualifikasi kan kalau hotelmah ada bintang satu bintang dua sehingga rata. Kadang kadang yang kecil lebih besar yang gede nggak dapat. Nah ini jadi polemik," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)