BPN Berharap MK Singgung Jabatan Ma'ruf Amin

BPN Berharap MK Singgung Jabatan Ma'ruf Amin
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Jakarta- Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyinggung mengenai jabatan Calon Wakil Presiden 01 Maruf Amin di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

"Intinya ini satu argumen yang saya pikir harus bisa dijelaskan dalam putusan MK dengan baik, bagaimana antikorupsi ada di situ, bagaimana rangkap jabatan ada di situ, bagaimana etika bernegara yang menjadi salah satu TAP MPR awal kita reformasi adil di sana," kata Denny di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Berbeda dengan Sandi, lanjut mantan Wamenkumham itu, yang mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI meski tidak diperintah undang-undang. Seharusnya Maruf mengundurkan diri dari jabatannya karena diperintah undang-undang.

"Kalau kemudian berkelit ini anak perusahaan BUMN bukan BUMN, maka kelihatan bahwa akan terjadi wilayah korupsi yang tidak tersentuh KPK. Kalau korupsi jadi gampang, bikin anak perusahaan BUMN aja, toh bukan keuangan negara, korupsi aja di situ, KPK nggak bisa nangkap," tegas Denny.

Untuk diketahui, MK akan memutus gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) besok. Jadwal tersebut dimajukan satu hari pada Jumat 28 Juni. Saat ini sembilan hakim MK masih melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebelum memutus perkara gugatan Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. (Antara)