Sudah Dua Bulan, Kejati Masih Dalami Kasus Korupsi Cisinga

Sudah Dua Bulan, Kejati Masih Dalami Kasus Korupsi Cisinga

INILAH, Bandung – Tim penyidik Kejati Jabar hingga kini masih mendalami pemeriksaan lima tersangka kasus dugaan  korupsi dana proyek pembangunan jalan dan jembatan di ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya.

Sebelumnya, Kejati telah menetapkan lima tersangka pada April 2019. Kelimanya yakni  BA selaku pengguna anggaran sekaligus Kepala Dinas PUPR Tasikmalaya tahun 2017, RR selaku PPK, dan MM selaku Ketua Tim Teknis dan PPHP. Sedangkan dua tersangka lain berasal dari unsur swasta yakni DS dan IP.

“Kita masih mendalami dan melakukan pemeriksaan para tersangka,” kata Kasi Penkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali, di Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Selasa (25/6/2019). 

Ia menyebutkan, pemeriksaan para tersangka dan saksi terus dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang nantinya bakal dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. 

Pihaknya tidak mau terburu-buru melimpahkan perkara ke persidangan, sementara berkasnya belum lengkap. Jika berkas sudah lengkap dan dinyatakan siap untuk kepenuntutan baru akan dilimpahkan. 

"Jika sudah rampung (berkasnya) akan segera kita limpahkan. Insyaalloh secepatnya," ujarnya.

Sekedar informasi, kasus tersebut ditangani Kejati Jabar berdasarkan pengaduan masyarakat. Kejati juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018 silam. Berdasarkan informasi kasus itu terjadi pada tahun 2017, atau pada saat Pemkab Tasikmalaya masih dipimpin Bupati Uu Ruzhanul Ulum yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar.

Pada tahun itu, Pemkab Tasikmalaya melakukan pembangunan jembatan di Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai anggaran Rp25 miliar. Namun dalam perjalanannya, pengerjaan jembatan tersebut tak sesuai spesifikasi. Diduga ada mark up biaya serta pekerjaan di subkontrak kepada perusahaan lain yang tidak sesuai aturan.

Sebelumnya Ali mengaku, penyidikan kasus tersebut memang cukup pelik dan memerlukan proses yang panjang. Pihaknya tak mau main-main dalam menentukan tersangka. Dalam prosesnya, penyidik memerlukan pemeriksaan dari ahli dan saksi dengan total 22 orang.

Lebih lanjut Abdul Muis Ali menambahkan, berdasarkan poses penyelidikan dan analisa ahli, diperoleh fakta bahwa ada selisih nominal anggaran sebesar Rp4 miliar lebih. “Berdasarkan penghitungan ahli fisik, ada selisih nilai pekerjaan sebesar Rp4 miliar lebih. Itu merupakan kerugian negara," ujarnya.

Kelima tersangka, lanjut Abdul Muis Ali, dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk saat ini para tersangka belum ditahan, nun ke depannya penahanan bisa dilakukan. (ahmad sayuti)